Kenaikan Harga Gabah Ancam Kelangsungan Produsen dan Penggilingan Paling Tertekan

ECONOMIC ZONE - Kenaikan harga gabah yang tidak disertai penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) berisiko memicu penghentian pasokan beras ke pasar ritel modern di Indonesia pada Mei 2026. Situasi ini berdampak pada tertekannya margin usaha penggilingan padi hingga pemilik merek akibat tingginya ongkos produksi bahan baku.

Pengamat pertanian, Khudori, menjelaskan bahwa porsi bahan baku gabah mendominasi hingga 93 persen dari total biaya produksi beras nasional. Saat harga gabah menyentuh Rp7.500 per kilogram, maka biaya pokok produksi setara beras sudah mendekati angka Rp15.000 per kilogram.

Angka tersebut telah melampaui HET beras premium di zona I yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram dan beras medium senilai Rp13.500 per kilogram. Ketimpangan struktur biaya ini dinilai paling memberatkan sektor penggilingan skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal.

“Ketika harga gabah tinggi dan rendemen giling hanya berkisar 54% sampai 55%, produsen beras pasti tekor ketika menjual sesuai HET,” ujar Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Kondisi ini dipicu oleh kebijakan perberasan sejak 2025 yang menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram. Pemerintah juga menargetkan penyerapan gabah oleh Bulog dalam skala besar, yakni 3 juta ton pada 2025 dan meningkat menjadi 4 juta ton setara beras pada 2026.

Dominasi Bulog sebagai pembeli awal di pasar menyebabkan pelaku usaha swasta nonmitra kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang bersaing. Khudori memperingatkan bahwa langkah Food Station yang mulai mengurangi suplai bisa diikuti oleh produsen lain jika kerugian terus membengkak. “Jika ini diikuti produsen lain, pasokan akan benar-benar kosong,” katanya.

Tekanan finansial ini tercermin pada laporan keuangan sejumlah emiten beras yang mencatatkan kerugian bersih pada tahun 2025. PT Buyung Poetra Sembada Tbk melaporkan rugi Rp34,24 miliar, sementara PT Wahana Inti Makmur Tbk mengalami kerugian sebesar Rp3,69 miliar.

Meskipun pelaku usaha saat ini masih bertahan demi menjaga jaringan distribusi dan eksistensi merek, namun strategi tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Lesunya perdagangan stok antarwilayah juga mengancam daerah defisit seperti Papua dan Maluku yang berisiko mengalami kelangkaan pasokan.