MA
Minggu, 17 Januari 2021 - 10:02 WIB

Masa Transisi Perban Pembebasan Biaya Penempatan PMI Diperpanjang 6 Bulan, Kepala BP2MI Siap Mundur dari Jabatan Jika Tidak Berjalan

Foto/Dawi F/Economiczone
Foto/Dawi F/Economiczone
Dummy

ECONOMIC ZONE - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyatakan  implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan diperpanjang masa transisinya selama 6  bulan ke depan.

"Sejak ditetapkannya Perban No.09 tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2020,  sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku hari ini, tanggal 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa transisi selama 6 bulan. Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan hingga tanggal 15 Juli 2020," jelas Benny di depan awak media dalam Press Conference, di Media Center BP2MI, Jakarta, Jumat (15/01).

Selama masa transasi 6 bulan, BP2MI telah melakukan berbagai langkah dalam persiapan implementasi Perban 09/2020, antara lain: Pertama, melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI. Kedua, menyebarkan informasi ke Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei. Ketiga, menyusun Petujuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan Kemnaker, Kemlu, Kemdagri, NGO, dan menetapkan Juklak pembebasan biaya penempatan melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember 2020. 

Keempat, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Taiwan yang melibatkan Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemnaker, dan BP2MI pada tanggal 23 Desember 2020, serta Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong SAR, KJRI Hong Kong, Kemnaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, asosiasi pemberi kerja di Hong Kong dan organisasi/komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020. Kelima, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI, yang meliputi: mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, serta mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP. Keenam, membentuk Tim Penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan Stakeholders. Ketujuh, menyusun Indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan, agar calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan

“Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan, ditemukan fakta bahwa belum adanya kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal politik anggaran dan menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang menjadi perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 40 dan 41,” ujar Benny.

Untuk itu, lanjut Benny, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah beserta jajarannya, pada Rabu malam (13/01), BP2MI tetap pada sikap yang tidak bergeser dari sikap semula, bahwa pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI, mengingat ini adalah perintah UU No. 18/2017 Pasal 30 ayat (1).

“Perban No. 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan pelindungan PMI dan keluarga sekaligus sikap istiqomah terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU no. 18/2017,” papar Benny.

Benny mengatakan, BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi 6  bulan ke depan, yaitu: Intervensi negara/Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 300 Miliar dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana perintah UU No. 18/2017 Pasal 39 huruf o, serta PMI mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR Perbankan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam masa transisi 6 bulan ke depan, BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah sistematis untuk memastikan berlakunya Perban No. 9 Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi secara masif ke Pemda-Pemda, yang diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemnaker dan Kemenlu, serta melakukan dialog bilateral dengan negara-negara penempatan dan berkoordinasi dengan Kemnaker dan Kemlu untuk mengidentifikasi MoU yang diterbitkan sebelum atau sesudah Perban No.9/2020 ditetapkan.

“Jika pada akhirnya Perban ini tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga 15 Juli 2021, maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Karena Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tangggungjawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya,” tegas Benny.*(Humas BP2MI)
 

TAGS
  1. BP2MI
Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
17 jam yang lalu
Telkomsel dan Gojek Perkuat Sinergi untuk Pemberdayaan Mitra UMKM secara Berkelanjutan
Telkomsel bersama Gojek semakin memperkuat sinergi dalam memperluas manfaat implementasi teknologi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Kini, kolaborasi terbaru diwujudkan dengan membuka akses bagi para mitra usaha Gojek pengguna aplikasi GoBiz ke aplikasi DigiPOS Aja! dari Telkomsel.…
 
Nasional
18 jam yang lalu
Panglima TNI Bersama Kapolri Sampaikan Pengarahan dan Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI dan Anggota Polri di Polda Kepri
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memebrikan pengarahan kepada Prajurit dan Anggota Polri di Mapolda Kepri, Jumat (5/3/2021).
 
Nasional
18 jam yang lalu
Rakornas PB BNPB 2021, Menko Marvest Luhut Berikan Enam Rekomendasi PB Gempabumi dan Potensi Tsunami
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan enam arahan dan rekomendasi terkait penanggulangan bencana gempabumi serta kiat-kiat bagaimana menghadapi adanya potensi ancaman tsunami.
 
Nasional
18 jam yang lalu
Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Bluebird Laksanakan Vaksinasi Pengemudi dan Lansia guna
Sebagai bagian dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), khususnya dalam mendukung pemerintah melaksanakan vaksinasi massal agar segera tercapai herd immunity (kekebalan massal) pandemi covid-19, pada hari Jumat dan Sabtu (5-6 Maret…
 
Nasional
19 jam yang lalu
Tim Pakar Satgas Beri Penjelasan Tentang Mutasi Virus Covid-19
Menyusul ditemukannya strain virus baru Covid-19, berakibat munculnya informasi simpang siur di tengah-tengah masyarakat pada pekan ini. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menerangkan bahwa terjadinya mutasi virus atau varian baru virus adalah hal yang lazim…
 
Nasional
19 jam yang lalu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis gandeng Bridgestone Indonesia Selenggarakan Seminar Internasional 18th Economix Global Economic Challenges
PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia), bagian dari Bridgestone Corporation pemimpin global dalam Layanan Mobilitas Berkelanjutan dan Solusi Tingkat Tinggi, berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam penyelenggaraan Seminar…
 
Nasional
04/03/2021 22:06 WIB
Presiden: Kampus Baru Untirta Wakili Semangat Baru Majukan Pendidikan Tinggi di Banten
Pembangunan kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Sindangsari, Kabupaten Serang, mewakili semangat Provinsi Banten untuk memajukan pendidikan tinggi di wilayahnya. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Banten pada Kamis, 4 Maret 2021, sangat bergembira…
Telkomsel