ECONOMIC ZONE - Forum Energy Outlook 2026 bertajuk “Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain” sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) berkolaborasi dengan Satgas Energi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rabu (17/12/2025), di The Westin, Jakarta.
Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku industri energi, akademisi, hingga lembaga keuangan, untuk berdiskusi, berbagi wawasan, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam menghadapi dinamika global sektor energi.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, dalam sambutan pembuka Diskusi Panel 1 bertema “Security & Efficiency in Fossil Energy Supply Chain”, menegaskan bahwa energi merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Tanpa energi yang andal dan terjangkau, industrialisasi dan keadilan sosial tidak akan tercapai.
Menurutnya, rantai pasok energi yang rapuh akan mendorong kenaikan biaya logistik, menurunkan daya saing industri, memperlebar kesenjangan antarwilayah, serta melemahkan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, ASPEBINDO berkomitmen mendorong dialog konstruktif dan solusi konkret guna memperkuat ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.
Sebagai Keynote Speaker Panel 1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa di tengah peningkatan konsumsi energi nasional dan target net zero emission, gas bumi memiliki peran strategis sebagai energi transisi. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan ketersediaan pasokan, infrastruktur, serta rantai pasok gas bumi yang kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, serta penguatan rantai pasok energi nasional dengan dukungan regulasi adaptif, kolaborasi lintas sektor, dan iklim investasi yang kondusif.
Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas ASPEBINDO, menekankan bahwa ketahanan rantai pasok energi nasional harus diperkuat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia mendorong peran strategis koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dalam distribusi dan pengelolaan energi seiring meningkatnya peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Ia menambahkan, sinergi antara industri besar dan koperasi perlu diperkuat agar pengelolaan energi berjalan efisien, berkeadilan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Pada kesempatan yang sama, Nanang Abdul Manaf, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tidak mungkin tercapai tanpa cadangan migas yang memadai. Cadangan tersebut hanya dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, eksplorasi migas membutuhkan investasi besar, sehingga pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, insentif kompetitif, serta perbaikan tata kelola data dan regulasi agar Indonesia tetap menarik bagi investor global.
Diskusi berlanjut pada Panel 2 bertema “Financing Bioenergy for Sustainable Growth” dengan Keynote Speaker Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin. Ia memperkenalkan konsep green democracy dan menekankan bahwa kebijakan energi tidak boleh semata-mata didikte oleh mekanisme pasar, melainkan harus menghadirkan keadilan antarwilayah.
DPD RI, menurut Sultan, mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional melalui skema blended finance guna memberikan bantalan risiko bagi investor, khususnya di wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai.
Kasatgas Energi BPP HIPMI, Jay Singgih, dalam sambutan pembuka Panel 2 menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar penambahan sumber energi alternatif, melainkan mencakup perubahan sistem, perilaku, dan pola investasi. Indonesia, kata dia, memiliki potensi biomassa yang sangat besar yang dapat menjadi kekuatan utama dalam agenda transisi energi nasional.
Jay Singgih yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ASPEBINDO dan Ketua Umum INTRAMIGAS menilai bahwa tantangan pengembangan bioenergi tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan ekosistem pembiayaan yang mampu memastikan proyek yang layak, bankable, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga perbankan, dan pembiayaan nonperbankan menjadi kunci keberhasilan transisi energi. Dukungan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan akan memastikan transisi energi berjalan cepat, adil, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Melalui Satgas Energi BPP HIPMI, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha muda, memperluas jejaring usaha, serta mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai nilai bioenergi, termasuk melalui workshop dan kunjungan lapangan pengembangan bioenergi.
Menutup sambutannya, Jay Singgih menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama pengembangan bioenergi di kawasan. Ia berharap Forum Energy Outlook 2026 dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, memperluas kolaborasi, dan mempercepat implementasi kebijakan energi berkelanjutan yang selaras dengan Asta Cita dan Program Strategis Nasional.
Komentar