Penurunan Tarif PPN Dapat Berikan Geliat Baru Bagi UMKM

ECONOMIC ZONE - Penurunan harga tarif PPN akan memberikan geliat baru bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mewujudkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara.

Bhima mengungkapkan, mempertajam stimulus fiskal dapat dilakukan dengan cara pemberian insentif PPH Badan, dirubah menjadi insentif yang berorientasi langsung pada konsumen. Hal ini merupakan salah satu contoh opsi lain yang bisa dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan PEN.

“Misalnya penurunan tarif PPN dari 10% menjadi 2-5%, sehingga harga barang yang dibeli konsumen secara retail akan lebih murah,” ungkap Bhima saat dihubungi Economiczone.id.

Menurut Bhima tarif PPN dapat diturunkan, karena masalah yang ada saat ini ialah masyarakat kelas menengah ke atas yang menguasai 83% total pengeluaran Nasional, cenderung lebih memilih menyimpan uangnya di Bank. Dan hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk membuat masyarakat kembali percaya diri lagi berbelanja di pasar-pasar, selain tentunya penanganan pandemi yang lebih optimal.

“Pemerintah bisa menghimbau masyarakat agar kembali lagi turun langsung berbelanja kepasar, namun perlu diingat, tetap mengutamakan protokol kesehatan, untuk mencegah bahaya penularan Covid-19,”  ujar Bhima.  

Untuk menjalankan opsi tersebut, lanjut Bhima, Pemerintah Daerah (Pemda) harus bergerak cepat dalam eksekusi serapan, anggaran baik stimulus kesehatan ataupun stimulus UMKM. Sebab, beberapa Daerah terbukti lambat dalam melakukan eksekusi verifikasi data tenaga medis, sehingga mengganggu pengisian DIPA anggaran.

Hal ini merupakan tantangan kreativitas masing-masing Pemerintah di setiap wilayah dalam merespon sense of crisis dalam situasi saat ini.

“ Bisa diliat contohnya dari Yogyakata, kepala daerahnya bergerak cepat dengan memberikan diskon ongkos kirim bagi para pelaku usaha UMKM. Diskon ongkos kirim ini didapat dengan bekerja sama dengan pihak platform transportasi online tersebut dan Pemrintah setempat,” tutup Bhima.