Endang Muchtar
Selasa, 14 April 2026 - 13:34 WIB

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN Nusantara Dijadwalkan Rampung 2027-2028

Foto/Endang Muchtar/ECONOMICZONE
Foto/Endang Muchtar/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berupaya mempercepat pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa proyek kawasan kompleks Legislatif fan Yudikatif ini ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Basuki menegaskan bahwa pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi.

Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” kata Basuki dalam keterangannya dikutip Senin (13/4/2026). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan.

Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan. Pada pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.  

 Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN.

 

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
15 jam yang lalu
Jakarta Utara Hadirkan 2.665 Lowongan, Job Fair Dipadati Ribuan Pencari Kerja
Job Fair ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka kesempatan kerja, sekaligus mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan dalam satu wadah.
 
Nasional
16 jam yang lalu
Pasar Perkantoran Jakarta 2026 Mulai Pulih Terlihat Dari Terbatasnya Pasokan Ruang
Setelah beberapa tahun bergerak lambat akibat tekanan ekonomi dan perubahan pola kerja, sektor perkantoran kini mulai mengalami peningkatan permintaan.
 
Nasional
18 jam yang lalu
Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.743 per Dolar AS
Pelaku pasar dinilai masih mencermati berbagai sentimen global yang memengaruhi arah pergerakan mata uang, termasuk stabilitas dolar AS di pasar internasional.
 
Nasional
20 jam yang lalu
Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Sidang Paripurna DPR RI
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027 dalam momentum peringatan hari kebangkitan nasional.
 
Nasional
19/05/2026 19:32 WIB
IHSG Ambruk 2,86%, Saham Tambang dan Komoditas Rontok !!
Dari sebelas indeks sektoral, hanya sektor kesehatan yang berhasil bertahan di zona hijau dengan kenaikan 0.55% Sebaliknya, sepuluh sektor lainnya kompak melemah dan menyeret IHSG makin dalam ke zona merah.
 
Nasional
19/05/2026 18:36 WIB
Kasus Dana Raib di Bank Muamalat, MUQ Langsa Tegaskan Terus Cari Kepastian Hukum
Hal tersebut setelah sebelumnya pihak MUQ Langsa melaporkan hal ini ke Polda Aceh beberapa waktu lalu yang hingga kini masih tahap penyelidikan. Diketahui dana dari uang makan santri itu disebut mencapai miliaran rupiah raib dan kini menjadi perhatian serius pihak yayasan.
 
Nasional
19/05/2026 17:12 WIB
OJK Rilis Dana Kelolaan Reksadana Meningkat Rp 49 Triliun
Peningkatan dana kelolaan menunjukkan tingkat kepercayaan investor domestik terhadap pasar modal tetap terjaga, bahkan di tengah tekanan sentimen global.
Telkomsel