Aldhi Chandra
Selasa, 04 Agustus 2020 - 15:13 WIB

Menaker Ida Minta Disnaker Daerah Sinergi Perkuat Proses Pembahasan RUU Ciptaker

Foto/Dok-Kemnaker/ECONOMICZONE
Foto/Dok-Kemnaker/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia melakukan kolaborasi dan sinergi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kolaborasi dan sinergi diperlukan untuk memperkuat bahan rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan segera ke DPR.

"Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah guna mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI maupun sesudahnya," ujar Menaker Ida Fauziyah saat melakukan rapat kordinasi bidang ketenagakerjaan dengan Kadisnaker tingkat Provinsi se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (3/8/2020).  

Menaker Ida menambahkan, bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan kekuatan dialog dalam menampung aspirasi stakeholder; memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan; berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing; dan mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Menaker Ida mengatakan, RUU Ciptaker merupakan upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak dalam hal terjadi PHK. RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan. Terlebih di saat kondisi pandemi Covid-19.

"RUU CK ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak/Ibu juga perlu sampaikan ke stakeholder masing-masing, RUU Ciptaker ini sebuah jawaban atas tantangan itu. Pemerintah menyadari draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan Presiden memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi stakeholder," ujarnya. 

Menurut Menaker Ida, RUU Ciptaker ini bukan hanya bertujuan untuk membuka kesempatan kerja bagi calon pekerja. "Mereka yang eksis bekerja pun harus dipastikan pengembangannya. Justru ketika kondisi pandemi Covid-19, semakin mendorong kita untuk menuntaskan RUU Ciptaker karena pengangguran yang sudah bisa kita tekan menjadi 6,8 juta," ujarnya.

Ditegaskan Menaker Ida, mengingat jumlah pengangguran semakin bertambah hingga 3,5 juta, maka akan menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam penuntasan RUU Ciptaker ini.  

"RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bagi pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya. 

Menaker Ida menegaskan, dalam proses pembahasan RUU Ciptaker secara tripartit ditemukan dinamika yang positif yaitu dialog yang berjalan dinamis dan kondusif, serta banyak masukan yang bersifat konstruktif. Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu beberapa materi yang tercapai kesepahaman bersama dan terdapat materi yang mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.

"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak terkait lainnya," katanya.

Menaker Ida mengungkapkan, dari hasil pembahasan secara tripartite, RUU Ciptaker mengandung 10 pokok hasil pembahasan di klaster ketenagakerjaan. Materi- materi itu adalah materi bagian umum, materi TKA, materi PKWT, materi alih daya, materi waktu kerja dan istirahat, materi pengupahan, materi pesangon dan PHK, materi sanksi, materi jaminan kehilangan pekerjaan dan  materi penghargaan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pendalaman dan pencermatan kembali terhadap masukan-masukan Tim Tripartit dan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan pandangan, baik dari unsur pekerja/buruh, unsur pengusaha, maupun unsur pemerintah .hasilnya akan segera dilaporkan kepada Menko Bidang Perekonomian untuk diserahkan dan dibahas dengan DPR RI. 

 

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
20/11/2026 11:36 WIB
Xtremax Indonesia: Adopsi AI di Indonesia Mulai Masif
Faktor utamanya ditopang oleh tumbuhnya kesadaran akan manfaat dari adopsi AI, di antaranya membuat operasional dan kinerja perusahaan menjadi semakin efisien dan efektif.
 
Nasional
20/11/2026 11:24 WIB
Telkomsel Enterprise dan Transjakarta Luncurkan Bundling Paket TJ GO, Dorong Potensi Pengurangan Emisi hingga 99%
Paket bundling ini hadir sebagai solusi bagi korporat untuk menyediakan benefit konektivitas dan mobilitas karyawan.
 
Nasional
18/11/2026 22:59 WIB
Perkuat Layanan Keamanan Siber, Telkomsigma Kantongi Status Platinum Palo Alto Networks
Perluas kolaborasi teknologi global untuk menghadirkan solusi keamanan siber terintegrasi bagi pelanggan
 
Nasional
18/11/2026 21:56 WIB
Infomedia Raih Pengakuan Frost & Sullivan 2026 sebagai Company of The Year di Industri Digital BPO Indonesia
Keberhasilan strategi Infomedia dalam mengembangkan layanan digital BPO berbasis AI mendorong efisiensi operasional dan penciptaan nilai bagi pelanggan
 
Nasional
18/11/2026 16:07 WIB
Bank BSN Tebar Berkah, Ratusan Warga Surabaya Terima Bantuan Pangan
PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyaluran ratusan paket sembako dan 1 ton beras kepada masyarakat kurang mampu di Kota Surabaya, Jawa Timur.
 
Nasional
18/11/2026 08:57 WIB
PENGHARGAAN FIKSI PANJANG TERBAIK ECOCINE 2026 UNTUK FILM BERDASARKAN PUISI ESAI
ECOCINE merupakan festival internasional yang mempertemukan sinema, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.
 
Nasional
17/11/2026 13:07 WIB
Pendapatan InfraNexia Tembus Rp10,5 Triliun, Laba Bersih Capai Rp1 Triliun hingga Kuartal III 2026
Pendapatan dari pelanggan eksternal tumbuh 22,1% secara tahunan menjadi Rp1,42 triliun
Ad Placholder