Menko Airlangga: Pemerintah Lanjutkan Kebijakan WFH dan Siapkan Stimulus Semester II 2026

ECONOMIC ZONE - Pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) terus dievaluasi untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional. Dalam rapat koordinasi yang membahas evaluasi paket kebijakan transformasi budaya kerja serta penyiapan paket stimulus triwulan II tahun 2026, sejumlah langkah lanjutan disiapkan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal pada semester II tahun 2026.

“Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan berlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri terkait Pembahasan Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Penyiapan Paket Stimulus TW II/Semester 2 Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (26/05).

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta. Selain evaluasi WFH, rapat koordinasi juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transformasi budaya kerja.

Pada kesempatan tersebut, juga membahas sejumlah stimulus yang akan disiapkan untuk triwulan II dan semester II tahun 2026. Beberapa pokok kebijakan yang dibahas di antaranya yakni insentif perpajakan bagi penulis berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen, diskon transportasi dan angkutan udara pada periode liburan sekolah dan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru), hingga program magang nasional dan program vokasi nasional.

“Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah menyiapkan diskon transportasi periode liburan sekolah dengan total anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899. Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni–5 Juli 2026.

Sementara itu, pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), diperkirakan anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat 2.874.581 orang. Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi udara yaitu PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi. Pada periode liburan sekolah (24 Juni-5 Juli 2026), anggaran yang diperkirakan sekitar Rp472,7 miliar dengan target sebanyak 2,3 juta penumpang. Selanjutnya, pada periode Nataru (22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027), anggaran PPN DTP yang disiapkan sekitar Rp722 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3,7 juta penumpang. Pada periode ini, Pemerintah juga memberikan tambahan komponen diskon yaitu PJP2U (Airport Tax) diskon sebesar 50% dan PJP4U sebesar 50%.

Menko Airlangga juga menyampaikan evaluasi Program Magang Nasional yang menunjukkan apresiasi dan persepsi positif dari peserta maupun perusahaan, serta kontribusinya dalam membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional yang akan dilaksanakan pada Juli 2026 dengan target peserta mencapai 150.000 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp4,14 triliun. Berdasarkan evaluasi program magang, selanjutnya program vokasi nasional juga disiapkan bagi 220.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan estimasi anggaran sebesar Rp2,12 triliun guna mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional.