EH
Jumat, 23 Maret 2018 - 16:34 WIB

Pacu Kemandirian Produk Lifescience, Bio Farma Gandeng Kejaksaan

Bio Farma Gandeng Jamdatun dan Kejati
Bio Farma Gandeng Jamdatun dan Kejati
Dummy

ECONOMIC ZONE - PT Bio Farma (Persero) menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memajukan industri kesehatan nasional.

Jamdatun Loeke Larasati Agoestina, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/3) mengatakan kerjasama ini ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan yang merupakan dukungan nyata Jamdatun dan Kejati untuk memajukan industri kesehatan nasional. 

"Kesehatan merupakan motor pembangunan. Bila masyarakat sehat maka pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud,”  katanya.

Menurut Loeke, dalam menjalankan bisnisnya, Bio Farma kerap bersinggungan dengan permasalahan hukum karena itu kerjasama dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diharapkan dapat menjadi bentuk pencegahan. 

“Pertimbangan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan,” terangnya.

Selain pertimbangan hukum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain serta pelayanan hukum kepada masyarakat. 

"Semua tugas serta fungsi ini dilakukan dengan sepenuh hati untuk menjawab tantangan zaman guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif dan efisien," paparnya.

Sementara Direktur Utama Bio Farma M. Rahman Roestan, mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan instansi kejaksanaan ini.

"Kami dapat lebih fokus dan dapat melakukan percepatan dalam menjalankan tugas berat kemandirian nasional dibidang vaksin dan produk life-science," tutur Rahman.

Bio Farma memiliki rencana untuk melakukan pengembangan bisnis antara lain di bidang pengembangan dan produksi Produk Plasma (blood product). Produk Plasma (blood product) yang akan diproduksi adalah Albumin, Immunoglobulin, dan Faktor VIII yang dibutuhkan untuk kasus penyakit kronis dan keganasan, pengobatan pemeliharaan pasien hemofili dan penyembuhan infeksi maupun kegagalan sistem kekebalan tubuh.

“Kemampuan untuk dapat memproduksi Produk Plasma di dalam negeri akan memberikan kontribusi yang positif yaitu kemandirian bagi bangsa Indonesia dalam penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien, di mana selama ini ba nyak produk obat-obatan yang diperoleh melalui impor," ungkapnya.

Dengan kerjasama ini diharapkan Bio Farma dapat melakukan mitigasi risiko khususnya di bidang hukum dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya serta untuk meningkatkan efektifitas dalam penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.(EH)

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Industri
12 jam yang lalu
Satu Tahun Nusantara Prestige, DAIKIN Apresiasi Teknisi lewat Insentif Khusus
Memasuki satu tahun AC Nusantara Prestige, DAIKIN beri insentif Rp50-100 ribu per instalasi. Gandeng 9 asosiasi teknisi nasional-daerah.
 
Nasional
29/05/2026 17:52 WIB
Terima PERDISKI, Wapres Dorong Pendidik Jadi Garda Terdepan Wujudkan SDM Unggul
Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan SDM unggul melalui sektor pendidikan dan penguatan karakter bangsa.
 
Nasional
29/05/2026 07:13 WIB
Tebar Keberkahan Idul Adha, Bank BSN Salurkan Ratusan Hewan Kurban
PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) dalam pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447 H menyalurkan sebanyak 245 hewan kurban
 
Nasional
27/05/2026 17:37 WIB
Sebanyak 1.152 SPPG Masih Disetop Sementara dari total 4.581
BGN menyebutkan, dari total 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kini kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik.
 
Nasional
27/05/2026 17:13 WIB
Pemerintah Akan Ambil Alih Hotel Sultan Milik Indobuildco pada 18 Juni mendatang
Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus upaya menjaga ketertiban agar pelaksanaan eksekusi tidak memicu persoalan baru.
 
Nasional
26/05/2026 20:26 WIB
Kemenpar Kembangkan Sistem API Bersama OTA Perkuat Tata Kelola Akomodasi Pariwisata
Menpar Widiyanti menargetkan sistem API dapat diluncurkan pada Juni 2027 mendatang.
 
Nasional
26/05/2026 19:44 WIB
Menko Airlangga: Pemerintah Lanjutkan Kebijakan WFH dan Siapkan Stimulus Semester II 2026
Pada kesempatan tersebut, juga membahas sejumlah stimulus yang akan disiapkan untuk triwulan II dan semester II tahun 2026.
Telkomsel