MPR Desak APBN 2020 Segera Direalisasikan

ECONOMIC ZONE - Terdapat tiga variabel yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diantaranya yaitu perang dagang antara China dan Amerika; pencabutan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju; dan dampak virus corona bagi dunia pariwisata Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan empat hal guna mengatasi potensi terjadinya perlambatan-perlambatan ekonomi global tersebut, yaitu Kementerian/lembaga diminta segera menggerakkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020; Gubernur, Bupati, dan Walikota diimbau tidak mendeposito dana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di bank; Memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan Menggerakkan dana desa.

“Untuk mengatasi perlambatan ekonomi global tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan setiap kegiatan proyek pembangunan per Januari atau Februari 2020 ini, mengingat APBN merupakan insentif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, sehingga dana yang telah tersedia harus segera direalisasikan guna menggairahkan perekonomian,” kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (26/2).

Pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kontrol pada awal tahun 2020 terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah mulai berjalan yang didanai oleh APBD, mengingat saat ini ada Rp876 triliun dana transfer pusat untuk seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dana BOS, sehingga dana BOS pada tahun 2020 yang mencapai Rp54 triliun dapat digunakan tepat sasaran, transparan, dan zero penyelewengan.

“Terhadap pengelolaan dana desa yang mencapai Rp72 triliun untuk 74 ribu desa se-Indonesia pada tahun 2020, maka perlu komitmen dari setiap Pemda dan aparat desa yang mengelola dana desa untuk memiliki integritas dan menggunakan dana desa sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, perlu juga pembinaan terhadap SDM pengelola dana desa, sehingga penggunaan dana desa selalu memiliki laporan yang jelas transparansinya dan dapat sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, yang dapat berimbas kepada peningkatkan ekonomi daerah maupun nasional,” terangnya.

Menurutnya, mengantisipasi perlambatan ekonomi global diperlukan evaluasi dan menetapkan target prioritas dalam menentukan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi terjadinya potensi perlambatan ekonomi global.