Menko Airlangga: Indonesia Jadi Anggota Pendiri WAICO untuk Atasi Ketimpangan AI Dunia.

ECONOMIC ZONE - Pemerintah Indonesia telah secara resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, bersamaan dengan rangkaian acara Konferensi WAIC 2026 di Shanghai Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi organisasi ini merupakan wujud komitmen dalam memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Penandatanganan dilaksanakan oleh Menko Airlangga, bersama para perwakilan sekitar 30 negara lainnya.

Ketiga puluh negara yang telah menandatangani dokumen perjanjian pendirian WAICO tersebut yaitu Aljazair, Belarus, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Etiopia, Indonesia, Kazakstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan RRT.

Lebih lanjut, WAICO adalah organisasi internasional antar Pemerintah yang independen dan berfokus pada kerja sama kecerdasan buatan (AI) di ranah sipil (civilian domain) secara inklusif dan non-diskriminatif. Menko Airlangga menegaskan bahwa kehadiran Indonesia sebagai salah satu Anggota Pendiri (Founding Member) dalam organisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pengembangan tata kelola AI global tetap berpusat pada manusia (human-centric approach) dan menghadirkan manfaat yang setara bagi seluruh negara, khususnya bagi negara berkembang dalam memajukan perekonomiannya.

Sebagai negara yang bergabung sejak tahap awal pendirian, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat strategis untuk ikut berkontribusi nyata merumuskan arah kebijakan dan struktur kelembagaan WAICO. Pemerintah Indonesia juga telah memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dan penyelarasan teknis yang dilakukan melalui WAICO akan tetap selaras dengan regulasi dan kepentingan nasional, prinsip etika AI, kedaulatan data, serta berbagai komitmen kerja sama ekonomi strategis Indonesia.

Dalam implementasinya di Indonesia, Menko Airlangga menilai bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat dioptimalkan dalam bidang pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, serta inovasi layanan kesehatan digital. Lebih dari itu, pengembangan dan adopsi AI tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur digital yang kuat, khususnya Pusat Data (Data Center). Kehadiran teknologi AI diyakini akan menjadi katalisator yang mampu melipatgandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan.

“Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Saya rasa saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai USD13 miliar, dan kita sedang menuju USD300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” pungkas Menko Airlangga.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi tersebut, Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), guna mengoptimalkan platform WAICO dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional, mematangkan kesiapan infrastruktur data center di dalam negeri, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di bidang AI, serta membuka peluang kolaborasi internasional yang memberikan nilai tambah signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.