ECONOMIC ZONE - Presiden Joko Widodo mengatakan masterplan untuk banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Hal ini di ungkapkan Jokowi di sebabkan curah hujan yang masih tinggi di wilayah Ibukota dan sekitarnya.
Untuk mengantisipasinya, Jokowi menegaskan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian harus bersinergi untuk penanganan banjir. Selain itu penanganan air dari hulu ke hilir harus diutamakan.
"Masterplan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada tahun 73. Sudah ada harus melakukan apa, apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plannya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Menurut Jokowi, sungai-sungai di Jakarta perlu dilebarkan. Teknis pembagiannya pengerjaannya, Jokowi menyerahkan ke Pemprov dan Kementerian.
"Bukan hanya Ciliwung saja ada Pesanggrahan, ada Buaran, Kali Cipinang, Kali Sunter dan lain-lainnya. Semuanya perlu dilebarkan. Itu tanyakan Kementerian PU pembagiannya dengan pemerintah provinsi seperti apa yang di Jawa Barat seperti apa, yang di Banten seperti, apa yang di Jakarta seperti apa," ujar Jokowi.
Menanggapi hal itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan beberapa kanal banjir di Jakarta yakni barat dan timur disebut Basuki menjadi bagian dari masterplan yang dimaksud presiden Jokowi.
"Jadi ada kanal banjir barat, kanal banjir timur itu berdasarkan masterplan semua agar air tidak tumpah di Jakarta," jelas Basuki kepada para awak Media.
Untuk saat ini, Basuki menuturkan akan mengatasi normalisasi Sungai Ciliwung terlebih dahulu untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.
"Kemudian Ciliwung, nah ini yang kita tangani," lanjut Basuki.
Komentar