Roni Mawardi
Jumat, 19 September 2025 - 20:31 WIB

BTN Pastikan Likuiditas Rp25 Triliun Terserap Optimal

Foto/RoniMawardi/ECONOMICZONE
Foto/RoniMawardi/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Bandung, 19 September 2025 – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan tambahan likuiditas Rp25 triliun yang telah resmi ditempatkan pemerintah akan dapat terserap habis pada akhir 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. Perseroan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penyerapan dana tersebut.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan langkah pemerintah untuk membantu perbankan dengan tambahan likuiditas tersebut, cukup mengatasi kondisi persaingan yang ketat di antara bank-bank dalam memperoleh pendanaan, terutama yang berbiaya murah dalam beberapa waktu terakhir. Dengan adanya dana segar tambahan, persaingan berpindah ke upaya bank dalam menyalurkannya menjadi kredit.

“Langkah pemerintah ini telah memindahkan persaingan di likuiditas menjadi persaingan di kredit, karena dengan adanya tambahan dana Rp25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN setidaknya dalam waktu 6 bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap,” kata Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9).

Adapun perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan rerata penyaluran kredit per bulannya di BTN. BTN mencatatkan penyaluran tersebut mencapai sekitar Rp6-7 triliun baik untuk melayani ekosistem perumahan yang cakupannya luas, maupun kredit non-perumahan yang saat ini juga menjadi salah satu motor realisasi pembiayaan di BTN. “Realisasi kredit kami rata-rata saja sekitar Rp6-7 triliun per bulan, jadi kalau akhir tahun Rp25 triliun itu sudah nutup. Itu juga sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) kami,” ujar Direktur Finance and Strategy BTN Nofry Rony Poetra.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara, dengan alokasi untuk BTN sebesar Rp25 triliun untuk disalurkan sebagai kredit ke sektor riil sehingga dapat menggairahkan perekonomian. Dana tersebut dapat digunakan selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang.

Nixon menjelaskan bahwa injeksi likuiditas tersebut serupa dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 ketika sejumlah dana pemerintah ditempatkan di bank-bank milik negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat itu, BTN mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk disalurkan sebagai kredit. Hasilnya, kata Nixon, ekonomi saat itu berangsur-angsur pulih dan bank-bank dapat mengembalikan dana tersebut ke negara setelah dua tahun.

Dalam konteks saat ini, Nixon menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun sangat membantu BTN untuk mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan.
“Demand-nya justru sangat ada di BTN, pipeline (kredit) di kami sebenarnya Rp30 triliun lebih. Dengan adanya tambahan likuiditas ini, masalahnya sudah selesai dan yang sudah ada di pipeline jadinya cepat diberi keputusan agar tidak pindah ke bank lain,” tuturnya.

BTN Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas

Lebih lanjut, BTN juga menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun dapat memberikan dorongan lebih bagi perseroan untuk terus menurunkan biaya dana (cost of fund), terutama setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan (BI Rate) hingga 125 basis poin (bps) dalam satu tahun ke belakang. Sebagai langkah kongkrit, Nixon mengungkapkan, BTN telah menurunkan bunga deposito special rate tidak lama setelah tambahan dana segar dari pemerintah diterima perseroan.

“Waktu Jumat (12 September) diputuskan oleh pemerintah, Senin (15 September) kami memutuskan untuk menurunkan bunga special rate deposito 50 bps. Dana Rp25 triliun membantu BTN menurunkan suku bunga dana mahal dan kami akan memastikan special rate akan terus turun hingga akhir tahun,” ujarnya.

Ujungnya, kata Nixon, langkah tersebut dapat berdampak positif pada profitabilitas BTN yang akan terefleksi pada margin bunga bersih (NIM) perseeroan. Tren penurunan biaya dana di BTN belakangan juga telah berkontribusi pada NIM yang meningkat 139 bps ke level 4,4% hingga semester I-2025.

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
01/08/2026 16:21 WIB
Laporan Keuangan Telkom Semester I 2026: Akselerasi Transformasi TLKM 30: Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih Normalisasi Telkom Tumbuh Kuat di Paruh Pertama 2026
Pendapatan konsolidasi meningkat 3,9% YoY, EBITDA naik 3,8% YoY, sementara laba bersih normalisasi tumbuh 6,2% YoY.
 
Nasional
31/07/2026 12:47 WIB
CIMB Niaga Apresiasi Nasabah dan Seniman Musik Tanah Air Melalui Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia “Simfoni Suara Hati”
Mengusung tema Simfoni Suara Hati, konser ini menghadirkan kolaborasi komposer terkemuka Andi Rianto & Magenta Orchestra dengan para musisi lintas generasi.
 
Nasional
31/07/2026 10:56 WIB
Dorong Ekonomi Bersih, Wapres Gibran Dukung Penuh Industri Motor Listrik di Banten
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penegasan dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV)
 
Nasional
30/07/2026 20:28 WIB
Sequis Life Bekali Perempuan Wirausaha Menghadapi Era Digital melalui SHEPRENEUR Learning Series 
Program ini bertujuan memperkuat literasi keuangan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha perempuan agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan di era digital.
 
Nasional
30/07/2026 19:39 WIB
Waktunya Setara! Pemerintah Beri Potongan Biaya 20% untuk Difabel di 9 Sektor
Hingga kini, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan mendapatkan Kartu Penyandaan Disabilitas (KPD).
 
Nasional
30/07/2026 18:59 WIB
Laba BREN Naik 29 Persen Berkat Panas Bumi
Laba bersih setelah pajak melonjak 29% menjadi USD106 juta, ditopang peningkatan laba operasional dan penurunan beban keuangan.
 
Nasional
30/07/2026 18:26 WIB
Mesin Pertumbuhan Anyar Berjalan, GOTO Pastikan Target EBITDA 2026 Tak Goyah
Perseroan juga menaikkan proyeksi kinerja bisnis Fintech menjadi Rp1,7 triliun-Rp1,8 triliun dari sebelumnya Rp1,4 triliun-Rp1,5 triliun.
Ad Placholder