Sentral Kedaulatan Pengan, Erick Thohir Prioritaskan BBM dan Pembiayaan untuk Nelayan

ECONOMIC ZONE - Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk memprioritaskan fasilitas bagi nelayan Indonesia, salah satunya pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha. Dirinya menegaskan ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan mesti memadai.

“Saya telah mendengar bahwa 60-70 persen dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka, sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/5/22).

Seorang wakil kelompok nelayan Muncar, Sudirman, menyampaikan bahwa regulasi yang ada selama ini menyulitkan nelayan. “Kelas nelayan Muncar ini menengah ke bawah. Kapal kita rata-rata 5-10 GT. Ada beberapa yang 30 GT, tapi mayoritas menengah ke bawah. Kami berharap agar harga BBM tetap dan tidak mengalami kenaikan,” ujar Sudirman.

Menurut Erick, nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan. Oleh karena itu, Erick menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang maju.

“Saya yakin masa depan pangan kita ada di laut. Ada di tangan bapak dan ibu nelayan kecil dan tradisional Indonesia. Karenanya, ekosistem usaha nelayan harus terus disehatkan. Mulai dari akses terhadap BBM, pembiayaan hingga pemasaran,” ujarnya.

Tidak hanya soal BBM, Erick pun menggaransi bahwa BUMN akan memprioritaskan pembiayaan bagi nelayan. Sejumlah bank himbara telah memberikan sejumlah fasilitas pembiayaan dan kredit usaha berbunga rendah, khususnya pada nelayan. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan, khususnya nelayan di Muncar Banyuwangi yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Jawa Timur,

“Kalau Muncar ingin kita kembalikan pada kejayaannya sebagai salah satu sentra perikanan nasional, maka ekosistem usaha perikanannya harus memudahkan nelayan kecil dan tradisional tumbuhkembang. Akses terhadap modal, pembiayaan, pemasaran dan kemitraan harus tersedia,” tutupnya.