JAT
Rabu, 05 Desember 2018 - 11:58 WIB

Tak Penuhi Kewajiban, Pemerintah Diminta Coret Importir Bawang Putih Nakal

Foto Illustrasi Bawang Putih.Foto/Ist/ECONOMICZONE
Foto Illustrasi Bawang Putih.Foto/Ist/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga meminta pemerintah tegas memberikan hukuman kepada importir bawang putih yang tidak melakukan kewajiban tanam 5 persen dari total kuota impornya.

"Kementan dan Kemendag harus tegas melakukan sanksi dan penindakan administratif," Viva Yoga saat dihubungi, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), menyebut pengusaha importir diwajibkan menanam lima persen bibit bawang putih di dalam negeri dari jumlah rencana impor yang akan diajukannya.

Menurutnya, saat ini tidak seluruh importir bawah putih yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag melaksanakan Permentan tersebut.

"Bagi importir hitam, atau abal-abal, yang tidak memenuhi kewajiban tanam harus dicoret dari daftar calon penerima RIPH pada kuota impor berikutnya. Tidak boleh lagi mengajukan RIPH," ucapnya.

Meski nantinya importir nakal sudah dicoret, kata Viva Yoga, pemerintah khususnya Kementan ke depan harus jeli, teliti, dan cermat terhadap perusahaan-perusahaan baru yang mengajukan RIPH.

"Harus jeli, karena bisa jadi itu perusahaan kloning dari para importir hitam (nakal)," kata politisi PAN itu.

Sementara bagi importir bawang putih yang telah menjalankan penanaman 5 persen tersebut, Viva Yoga meminta pemerintah memberikan apresiasi berupa penambahan kuota impornya.

Di sisi lain, dirinya meminta pemerintah memberikan subsidi benih unggul dan pupuk kepada petani bawang agar dapat meningkatkan kualitas serta jumlah produksinya.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan menambah luas tanam dan memperkuat kerjasama antara pihak swasta bersama petani dengan asas saling menguntungkan.

"Lalu pemerintah harus mengendalikan jumlah pasokan dan stabilitas harga agar tidak merugikan petani dan atau konsumen," paparnya.

Diketahui, para petani bawang putih di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengalami kerugian karena importir tidak menjalankan kewajiban tanam 5 persen dari kuota impornya.

Importir tersebut membuat perjanjian kontrak dengan petani untuk memberikan bibit bawang putih. Namun, perjanjian tersebut tidak dijalankan dan petani bawang tidak bisa menanam dilahannya sendiri.

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
02/12/2021 16:29 WIB
Antisipasi Pengalihan Arus, KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara
Dalam rangka mengantisipasi pengalihan Arus Lalu Lintas pada Kamis (2/12), ada 12 Nomor KA keberangkatan Stasiun Gambir berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang KA Jarak Jauh.
 
Nasional
02/12/2021 16:26 WIB
Demi BUMN yang Kuat dan Mampu Bersaing, Erick Thohir Tutup 74 Anak Cucu Perusahaan
Kementerian BUMN terus melakukan efisiensi dan konsolidasi BUMN, terutama terkait dengan anak dan cucu perusahaan BUMN. Sampai dengan saat ini, 74 anak dan cucu perusahaan BUMN telah ditutup oleh Kementerian BUMN.
 
Nasional
01/12/2021 23:47 WIB
Optimalkan Layanan, ASABRI Luncurkan Pembaruan Aplikasi Mobile
PT ASABRI (Persero) meluncurkan pembaruan aplikasi ASABRI Mobile untuk pengguna iOS dan Android. Pembaruan aplikasi ASABRI Mobile membawa banyak perubahan penting dari mulai tampilan, fungsi, penambahan fitur, dan hadirnya versi iOS.
 
Nasional
01/12/2021 16:02 WIB
Keunggulan Kompor Induksi
PT PLN (Persero) terus mendorong electrifying lifestyle atau gaya hidup baru dengan menggunakan peralatan serba elektrik yang bebas emisi dan ramah lingkungan.
 
Nasional
01/12/2021 15:59 WIB
DPR: Barata Indonesia Harus Jadi Leader Industri Manufaktur Nasional
Komisi VI DPR RI melakukan lawatan ke PT Barata Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung program restrukturasi yang dijalankan PT Perusahaan Pengelola Aset ( Persero) kepada Barata Indonesia.
 
Nasional
01/12/2021 15:56 WIB
Awal Tahun 2021, BNI Life Bayarkan Klaim Hingga Rp1,25 Triliun
Di umur yang ke-25, BNI Life mengadakan rangkaian acara syukuran ulang tahun secara virtual dangan tema “Silve25ary”.
 
Nasional
30/11/2021 11:59 WIB
TNI Proses Hukum Oknum Prajurit yang Terlibat Bentrokan
Adapun kasus pelanggaran hukum antara lain, bentrok di Ambon antara Oknum TNI AD Provost Denmadam XVI/PTM dengan Oknum Satlantas Polresta Ambon pada pukul 18.07 WIT, Rabu, 24 November 2021.
Telkomsel