Bakamla RI dan Vietnam Coast Guard Bahas Kerja Sama Melalui Komunikasi Vidcon

ECONOMIC ZONE - Bahas draf Memorandum of Understanding (MoU) tentang keamanan dan keselamatan laut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., dan Komandan Vietnam Coast Guard Letnan Jenderal Nguyen Van Son melaksanakan komunikasi saluran video teleconference di dua tempat yang berbeda, yakni Markas Besar Vietnam Coast Guard dan di Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Pada pertemuan melalui Vidcon tersebut, Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan beberapa catatan penting kepada Komandan Coast Guard yaitu pertama, Bakamla RI dan Vietnam Coast Guard (VCG) telah bekerja sama dengan erat bahkan sebelum ditandatanganinya Surat Pernyataan Kehendak (LOI) pada 27 Agustus 2017 di Jakarta. LOI itu sendiri merupakan bentuk konkret hubungan baik kedua institusi yang telah terjalin dengan baik dan berisikan komitmen untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kerja samanya secara lebih luas. Kedua, guna memantapkan kerja sama erat yang sudah terjalin antara kedua institusi kita, saya mengusulkan bahwa sudah saatnya kita meletakkan semua upaya kita ini ke dalam suatu kesepakatan, terutama di bidang peningkatan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim serta pertukaran Informasi dan komunikasi. Ketiga, MOU ini sebagai kerangka kerja untuk membentuk berbagai kerja sama, tidak hanya yang bersifat patroli, melainkan juga dengan visi meningkatkan koordinasi antar-institusi penjaga pantai, sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Kelima,  

MOU antara Bakamla dan VCG ini bukan aturan sementara yang saat ini sedang dibahas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam dalam perundingan penetapan batas maritim kedua negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan dukungan penuh atas upaya yang dilakukan oleh Tim Teknis Delimitasi Batas Maritim kedua negara yang saat ini tengah bekerja mencari solusi yang dapat disepakati kedua pihak.

Kemudian, lanjut Laksdya TNI Aan Kurnia,  dibahas pula tentang kegiatan perikanan ilegal. Kita harus terus bekerja sama memerangi Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) sekaligus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing negara. Komitmen yang kuat harus ditunjukkan oleh Pemerintah kedua negara untuk mengendalikan armada perikanannya, supaya mereka tidak beroperasi di wilayah ZEE negara lain.

"Selanjutnya, guna menjaga hubungan baik kedua negara dan stabilitas kawasan, maka para penegak hukum di laut di kedua negara perlu menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif di lapangan," katanya.

Di akhir pertemuan, Laksdya TNI Aan Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Ibnu Hadi yang turut berpartisipasi dalam pertemuan ini dan usahanya dalam mendorong kerja sama yang lebih erat antara Bakamla RI dan VCG.