Kejar Ekonomi 6% di 2027, Pemerintah Gas Investasi, AI hingga Ekspor Bernilai Tambah

ECONOMIC ZONE - Pemerintah menyiapkan strategi agresif untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6% pada 2027 dan mencapai 8% pada 2029. Investasi, produktivitas tenaga kerja, ekspor bernilai tambah, serta efisiensi logistik menjadi mesin utama yang disiapkan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target 2027 hanya dapat dicapai jika tiga prasyarat terpenuhi: pertumbuhan investasi lebih tinggi dari pertumbuhan PDB, produktivitas pekerja meningkat, serta ekspor bernilai tambah semakin kuat.

“Untuk tahun 2027, kami menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen,” ujar Airlangga dalam HSBC Summit 2026: Mobilising Growth In a New Global Order, Selasa (29/9).

Kinerja ekonomi nasional dinilai masih solid. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan, sementara inflasi Agustus tercatat 3,19%. Tingkat kemiskinan berada di 8,07%, rasio Gini 0,368, dan pengangguran 4,65%.

Dari sisi investasi, realisasi pada semester I-2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun, tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja. Sebanyak 50,2% investasi berada di luar Jawa, menandakan aktivitas ekonomi semakin tersebar.

Untuk mempercepat investasi, pemerintah mengandalkan empat strategi utama: deregulasi dan debottlenecking, penguatan investasi dan pembiayaan, peningkatan produktivitas serta keterampilan tenaga kerja, dan perluasan akses pasar global.

Pemerintah juga mendorong sektor-sektor yang dinilai menjadi mesin pertumbuhan baru, mulai dari kendaraan listrik, digitalisasi, semikonduktor, kecerdasan artifisial (AI), pertanian hingga energi.

Transformasi digital menjadi perhatian khusus. Saat ini QRIS telah digunakan oleh 61 juta pengguna dan 44 juta merchant, sedangkan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar. Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta tenaga digital hingga 2030.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 25 KEK dengan luas hampir 24.000 hektare yang mencakup industri, pariwisata, kesehatan, pendidikan, teknologi, digital, dan jasa.

Akses pasar global juga menjadi bagian dari strategi. Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian perdagangan, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah juga terus mendorong proses aksesi OECD serta mengupayakan keanggotaan CPTPP.

Airlangga menegaskan, keberhasilan strategi ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan.

“Angka semata tidak menciptakan kemakmuran. Yang terpenting adalah mengubah investasi, teknologi, dan reformasi menjadi lapangan kerja, produktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita,” tegasnya. (nck)