BI dan Pemerintah Sepakat Benahi Rupiah

ECONOMIC ZONE - Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan DPR RI sepakat memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter selama ini telah berjalan erat dan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry.

Menurut Perry, terdapat dua fokus utama dalam penguatan koordinasi tersebut. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk dan mendukung stabilitas rupiah.

"Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SBN, dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang disiplin serta penyesuaian remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap disiplin, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," kata Perry.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sinergi fiskal dan moneter yang semakin erat akan memperkuat kepercayaan pasar terhadap rupiah sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang," ujarnya.

Purbaya menambahkan stabilitas rupiah juga berpotensi mengurangi tekanan biaya yang selama ini dirasakan pelaku usaha kecil dan rumah tangga akibat tingginya harga bahan baku impor.

Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi lintas lembaga menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter perlu terus saling memperkuat di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," ujar Prasetyo.

Ia menambahkan pemerintah juga akan terus mendorong percepatan sektor ekonomi riil, termasuk melalui program-program di bidang pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat.