Resmikan 1.113 BLK Di Kendal, Jokowi : Persaingan Bukan Adu Ijazah, Tapi Skill

ECONOMIC ZONE - Presiden Joko Widodo resmikan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) se-Indonesia, di Pesantren Al Fadlu 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jokowi mengingatkan, pelatihan di BLKK harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

"Kita harapkan BLK Komunitas menjadi tempat dimana pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu dimulai," ujar Jokowi saat meresmikan BLKK, di Kendal, Senin (30/12/2019).

Jokowi didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Mensesneg Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusbandio, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam acara tersebut Jokowi meresmikan 1.113 BLKK se-Indonesia tahun 2019. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah menargetkan bangun BLKK pada 2020 sebanyak 2.000 unit BLKK di seluruh Indonesia.

"Semua negara sekarang ini persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, adu keterampilan, adu skill dan kompetensi," Kata Jokowi

Balai Latihan Kerja Komunitas adalah unit yang memberikan pendidikan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan kejuruan yang diajarkan di BLKK antara lain kejuruan teknik otomotif, kejuruan teknik las, kejuruan proses hasil pertanian, kejuruan proses hasil perikanan, kejuruan networking, kejuruan teknologi informasi, kejuruan jahit, kejuruan refrigerator dan teknik listrik, serta kejuruan industri kreatif, dan kejuruan bahasa.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan, pemerintahan melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembentukan 2.000 BLK Komunitas di berbagai daerah pada 2020.

Hal itu sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air.

"Program ini sudah dimulai pada 2017 dengan mendirikan 50 BLK, 75 BLK pada 2018 dan 988 BLK komunitas pada 2019," kata Satrio Lelono.

Dijelaskan, program BLK komunitas merupakan terobosan presiden untuk menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2040 sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Sebab, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif.

Kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing terutama penduduk usia produktif.