Literasi Digital Menuju Harmoni Pemilu Damai

ECONOMIC ZONE - 

Jakarta, Pemilu yang damai adalah cermin dari kedewasaan politik sebuah bangsa, peran pemilih sebagai penentu akhir dalam proses demokrasi juga tidak boleh diabaikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Gen-Z dan Millenial akan pentingnya Harmoni dalam Pemilu Damai 2024. 

“Banyaknya pemilih muda makin membuat kita harus optimis bahwa generasi muda kitalah akan akan menjadi penopang, penggerak sekaligus yang akan mengisi Indonesia emas 2045,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dalam sambutannya pada kegiatan Literasi Digital untuk Pemilu Damai yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Kota Jakarta Selatan, Rabu (07/02/2024). 

Banyaknya pemilih pemula pada tahun ini akan menjadi toggak awal menuju Indonesia Emas 2045. “Pemuda-pemudi di Indonesia masih memiliki waktu yang cukup menuju tahun 2045. Maka dari itu, semangat bagi para pemuda-pemudi untuk terus berkarya bagi negeri tercinta,” imbuhnya. 

Budi Arie Setiadi mengingatkan, dalam masa pemilu akan banyak beredar misinformasi dan hoaks yang terus muncul selama masa pemilihan pemilu 2024. Karena itulah Kemenkominfo melakukan sosialisasi kepada peserta Talkshow Literasi Digital dengan berfokus pada 4 pilar materi, yaitu Kecakapan Digital, Budaya Digital, Etika Digital dan Keamanan Digital. 

“Oleh karena itu, upaya untuk menangkal misinformasi dan berita hoaks diperlukan skill untuk mencari sumber informasi yang jelas. Maka, melalui Talkshow Literasi Digital, saya berharap teman-teman akan dapat memanfaatkan ruang digital secara menyeluruh dan tidak mudah terprovokasi berita hoaks dan misinformasi,” lanjutnya. 

Harmoni Pemilu Damai: Talkshow untuk Kampanyekan Pemilu Damai melalui Literasi Digital 

Talkshow Literasi Digital Harmoni Pemilu Damai merupakan salah satu upaya literasi digital untuk segmen masyarakat dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. 

Selaras dengan yang dikatakan oleh Budi Arie Setiadi, Tiktok indonesia juga mendukung pengurangan hoaks di aplikasi Tiktok dengan turut serta mentakedown konten-konten negatif seperti hoaks, kekerasan, dan lain-lain. 

“Pada dasar nya hoaks adalah hal yang di larang di tiktok dan sudah ada mesin moderasi untuk meng takedown konten sebelum di share apabila melanggar tanpa ada nya laporan sebelum di lihat 1 orang pun.” ujar Public Policy and Goverment Relations Tiktok Indonesia Faris Mufid dalam Talkshow Literasi Digital Harmoni Pemilu Damai. 

Tiktok indonesia juga memiliki filter sendiri untuk menentukan konten-koten yang FYP (For Your Page) di setiap masing-masing akun Tiktok Pengguna. 

“Kita dapat memfilter konten konten yang tidak kita suka. Tiktok juga dapat merefresh fyp dari awal , tiktok akan mengahapus konten yang melangar panduan komunitas maka jika terdapat user yang seperti itu akun nya akan hilang.” tambahnya. 

Selaras dengan Tiktok Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menambahkan untuk turut andil dalam mengawasi konten bermuatan negatif. 

“Kami memiliki metode pengawasan dengan melalui penelusuran aplikasi untuk melaporkan hoaks, mengecek informasi mana saja yang hoaks atau tidak. Dalam masa kampanye banyak vidio informasi viral, nah itu bisa di cek hoaks atau tidak” ujar Anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi. 

Pada saat masa kampanye 2024 Bawaslu telah menemukan banyak konten-konten yang memiliki muatan hoaks dan misinformasi yang banyak beredar di beberapa platform media sosial seperti facebook, instagram, Tiktok dan youtube. 

“Terdapat 110 pelanggaran konten paling banyak di facebook. Informasi hoaks apapun dari hasil pengamatan paling banyak instargram 103, twitter 99, tiktok 27 dan youtube paling rendah ini data paling akhir” tambahnya. 

Kemenkominfo bekerja sama dengan setiap lembaga media dan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya dari hoaks dan misinformasi yang banyak beredar di ruang digital, bersama memerangi hoaks maka kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilu yang harmonis.