Produsen Tahu-Tempe Keluhkan Subsidi Kedelai Yang Masih Tergantung Dari Impor

ECONOMIC ZONE - Keputusan pemerintah menugaskan Perum Bulog menyalurkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) kepada produsen atau perajin tahu dan tempe dinilai dapat membantu meredam tekanan biaya produksi dalam jangka pendek. Sementara, Indonesia tengah berambisi mengejar swasembada kedelai.

Karena itu, kebijakan itu disebut belum menyentuh akar persoalan yang selama ini membuat krisis kedelai terus berulang di Indonesia.

Pengamat Pertanian Khudori, menilai subsidi yang diberikan pemerintah menunjukkan respons cepat terhadap kenaikan harga kedelai yang belakangan membebani perajin tahu dan tempe. Namun, ia mengingatkan masalah utama terletak pada tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor, dan terus menyusutnya produksi dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 9 Juni 2026 lalu, telah menugaskan Bulog menyalurkan subsidi kedelai Rp2.000 per kg kepada perajin tahu dan tempe. Pada tahap awal, volume subsidi yang disiapkan mencapai 250 ribu ton.

Menurut Khudori, langkah tersebut memang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha para perajin tahu dan tempe yang saat ini menghadapi lonjakan harga bahan baku. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.000 per kg kini telah naik menjadi sekitar Rp11.300 per kg.

Kenaikan itu dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari melonjaknya harga kedelai dunia, kenaikan biaya logistik, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

"Seperti usaha lainnya, produsen tahu dan tempe perlu kestabilan harga bahan baku. Ketika harga bahan baku tahu dan tempe, yakni kedelai, naik terus-menerus, bahkan naik setiap hari, mereka pusing," ujarnya.

Ia mengatakan, ruang gerak pelaku usaha tahu dan tempe relatif terbatas. Menaikkan harga jual berisiko menekan permintaan masyarakat, sementara mengecilkan ukuran produk seringkali memicu keluhan konsumen.

Karena itu, Khudori mengakui subsidi dinilai penting untuk mencegah terulangnya gelombang mogok produksi yang beberapa kali terjadi dalam dua dekade terakhir. Khudori mencatat aksi mogok produsen tahu dan tempe pernah terjadi pada 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, dan 2022 akibat lonjakan harga kedelai impor.

"Pemberian subsidi adalah upaya tidak ingin memutar ulang jarum jam seperti di masa lalu, yakni pemerintah (dahulu) baru merespons setelah ada produsen tahu-tempe mogok produksi," tutur dia.

Meski demikian, ia menilai subsidi hanya menjadi solusi sementara. Menurutnya, akar persoalan justru berada pada struktur pasokan kedelai nasional yang sangat bergantung pada impor.

Dari total kebutuhan kedelai sekitar 2,7 juta ton per tahun untuk industri tahu dan tempe, produksi dalam negeri saat ini bahkan tidak mencapai 10% nya. Selebihnya dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina.

"Ketergantungan Indonesia pada kedelai impor amat tinggi, lebih 90% dari kebutuhan," sebutnya.

Pada saat yang sama, minat petani untuk menanam kedelai terus menurun. Berdasarkan data yang dihimpunnya, menunjukkan luas panen kedelai nasional menyusut drastis dari 1,66 juta hektare pada 1992 menjadi hanya sekitar 135 ribu hektare pada 2024.

Penurunan luas tanam tersebut berbanding lurus dengan produksi nasional yang merosot tajam. Produksi kedelai yang pernah mencapai 1,87 juta ton pada 1992 kini hanya sekitar 230 ribu ton per tahun.

Menurut Khudori, kondisi itu terjadi karena keuntungan usaha tani kedelai jauh lebih rendah dibandingkan komoditas lain seperti padi maupun jagung.

"Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Petani memilih menanam komoditas yang menjanjikan," kata Khudori.

Ia menambahkan, selain margin keuntungan yang kecil, petani juga harus menghadapi ketidakpastian harga akibat derasnya arus impor kedelai murah. Berbeda dengan padi yang memiliki Harga Pembelian Pemerintah (HPP), kedelai hingga kini masih sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

Akibatnya, ketika harga kedelai impor turun, harga kedelai lokal ikut tertekan sehingga petani semakin enggan menanam komoditas tersebut.

Khudori menilai jika pemerintah serius mengejar target swasembada pangan, maka kedelai perlu ditempatkan sebagai salah satu komoditas prioritas nasional.

"Apabila negara ini berkehendak berswasembada, perlu ada koreksi fundamental terhadap kebijakan yang ada. Swasembada tidak bisa dicapai lewat kebijakan parsial. Kebijakan harus padu dan komprehensif," ujarnya.

Menurut dia, upaya tersebut harus mencakup pembenahan tata niaga, perlindungan petani, perluasan lahan tanam, dukungan anggaran, hingga penguatan riset dan teknologi budidaya.

"Kala swasembada jadi program pemerintah, semua kementerian/lembaga harus bersatu mewujudkannya. Itu hanya bisa terjadi manakala kedelai ditempatkan sebagai komoditas prioritas dan penting," pungkasnya.

Mengutip situs resmi Kementerian Pertanian (Kementan), kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton harus dipenuhi dari impor. Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.