OJK SIAPKAN TIGA FOKUS PENGEMBANGAN LITERASI DAN IKLUSI KEUANGAN SYARIAH

ECONOMIC ZONE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyiapkan tiga fokus pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin terarah, optimal, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono pada kegiatan Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) Tahun 2026 di kantor OJK, Senin (20/7). 

“POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pertama menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health.

Ketiga, memperkuat sinergi antar-pihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” kata Dicky. 

Lanjutnya, POKJA LIKS mempunyai posisi khusus sebagai mitra strategis OJK, tidak hanya menjadi forum koordinasi, namun juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menggerakkan aksi, dan menghadirkan dampak nyata dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Program POJKA LIK diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah.

“Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan pelindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen,” kata Dicky.

Pertemuan turut dihadiri oleh Ketua Badan Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis beserta jajaran pengurus, pimpinan dan perwakilan Organisasi Profesi/Kemasyarakatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, perwakilan asosiasi dan Self Regulatory Organization (SRO) di sektor jasa keuangan syariah, akademisi, tokoh perempuan, serta influencer/Key Opinion Leader (KOL) yang tergabung sebagai anggota eksternal, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari satuan kerja kompartemen syariah selaku anggota internal POKJA LIKS.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi selaku Koordinator Utama POKJA LIKS juga menyampaikan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2024, POJKA LIKS telah berperan aktif dalam merumuskan program edukasi serta inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian.

“Melalui rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang disampaikan secara berkala, POKJA LIKS memberikan perspektif substantif maupun strategis dalam penyempurnaan program kerja, perumusan inisiatif baru, serta penguatan arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri,” kata Ismail.

Lanjutnya, pelaksanaan program-program literasi dan inklusi keuangan syariah masih perlu untuk terus dikembangkan, terutama dalam pemerataan jangkauan, keberlanjutan program, serta konversi pemahaman menjadi penggunaan produk keuangan syariah.

OJK telah melaksanakaan berbagai kegiatan LIKS untuk mendorong literasi keuangan syariah antara lain Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dan School of Syariah (SOS).

OJK juga mendorong terlaksananya business matching keuangan syariah melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS).

Selain itu, dalam rangka mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan, OJK juga melaksanakan Syariah Financial Fair (SYAFIF) dan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS).

OJK senantiasa mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat.