Genap Setahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Perlu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transportasi Massal

ECONOMIC ZONE - Satu tahun berlalu, pandemi Covid-19 tak kunjung usai, virus yang berasal dari Wuhan, China ini terus memakan korban. Berbagai upaya diterapkan Pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran virus tersebut. Akibatnya, berbagai sektor ikut terkena imbas ganasnya pandemi Corona, tak terkecuali sektor transportasi.

Pasalnya, mobilitas masyarakat Ibukota yang tinggi menjadi sangat terbatas, karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) yang di terapkan pemerintah.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, selama ini tujuan penyelenggaraan transportasi adalah selamat, aman dan nyaman. Namun, karena masih dalam kondisi pandemi, tujuan penyelenggaraan transportasi harus menambahkan unsur higienis, untuk menjamin kebersihan transportasi tersebut.

"Selama masa pandemi penurunan penumpang transportasi umum, menurun drastis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Transportasi untuk kembali menumbuhkan kepercayaan masyarakat pengguna transportasi massal, agar kembali seperti semula," ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi Economiczone.id di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Selain itu, Djoko Setijowarno mengharapkan Kementerian Kesehatan untuk menciptakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Terminal dan Stasiun sehat, sebagai salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Saat ini sudah ada Permenkes tentang Pelabuhan dan Bandara Sehat. Sebaiknya peraturan ini juga diberlakukan di Terminal dan Stasiun, karena tempat tersebut juga sebagai salah satu titik berkumpulnya masyarakat," terang Djoko.

Kemudian, Djoko juga menilai pemerintah perlu menciptakan angkutan umum higienis, seperti transportasi udara dan laut yang sudah menerapkannya terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar kembali menghidupkan angkutan umum yang manajemennya bersifat pribadi yang banyak merugi akibat pandemi.

"Kondisi angkutan umum di kota besar seperti Jakarta yang tetap ramai, berbeda dengan angkutan umum di daerah ataupun pedesaan. Karna situasi pandemi saat ini, banyak angkutan umum yang bersifat pribadi di daerah gulung tikar," lanjut Djoko.

Dan untuk transportasi darat lainnya seperti bus dan truk, Djoko menyarankan pemerintah agar memberikan DP 0 persen dan menurunkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) kendaraan umum jenis bus.

"Peraturan ini bisa kembali membangkitkan gairah perusahaan armada bus, untuk kembali beroperasi, agar bisa membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan masyarakat," tutup Djoko Setijowarno.