Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II untuk mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026) di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II untuk mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026) di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Foto/dok otorita IKN/ECONOMOCZONE)

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II untuk mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026) di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Foto/dok otorita IKN/ECONOMOCZONE)

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II untuk mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026) di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Foto/dok otorita IKN/ECONOMOCZONE)