LSI Denny JA: Indeks Tata Kelola Indonesia Masih Tertinggal Jauh

ECONOMIC ZONE - Untuk sukses, Gebrakan Besar Prabowo, seperti Danantara, 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Pertumbuhan Ekonomi 8 persen, memerlukan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tantangannya, menurut LSI Denny JA, tata kelola pemerintahan Indonesia kini masih buruk. Kita perlu berikan perhatian yang khusus pada tata kelola itu agar gebrakan besar Prabowo bisa berhasil.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI) yang dikembangkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia.

LSI Denny JA: Indeks Tata Kelola Indonesia Masih Tertinggal Jauh

Berdasarkan data terbaru (Maret 2025), Indonesia memperoleh skor 53,17. Angka ini terpaut jauh di bawah Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).

Good Governance Index (GGI) merupakan indeks yang dikembangkan oleh LSI Denny JA untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini mengintegrasikan enam dimensi utama:

1. Efektivitas Pemerintahan (25%)

2. Pemberantasan Korupsi (20%)

3. Digitalisasi Pemerintahan (15%)

4. Demokrasi (15%)

5. Pembangunan Manusia (15%)

6. Keberlanjutan Lingkungan (10%)

Menurut Denny JA, pendiri LSI, GGI adalah alat ukur baru yang dirancang khusus untuk era digital dan AI dalam proses pemerintahan. 

GGI menyatukan berbagai indeks global seperti Government Effectiveness Index, Corruption Perceptions Index, Democracy Index, Human Development Index, Environmental Performance Index, dan E-Government Development Index menjadi satu indeks terpadu.

"GGI dikembangkan agar dapat mencerminkan secara komprehensif kualitas pemerintahan suatu negara dalam menghadapi tantangan global seperti disrupsi digital, ancaman populisme politik, hingga perubahan iklim," jelas Denny JA.

Dalam riset tersebut juga terungkap berbagai hambatan utama yang menyebabkan rendahnya skor Indonesia. Di antaranya, kasus korupsi besar, yang mengakar panjang dalam politik oligarki.

Contoh terakhir adalah kasus Pertamina "Pertamax Oplosan" yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Juga dugaan korupsi pengelolaan 109 ton emas yang melibatkan pejabat PT Antam Tbk.

Termasuk kasus tata niaga komoditas timah dengan kerugian mencapai Rp 271,07 triliun dalam kurun waktu 2015-2022.

Menurut Denny JA, pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam meningkatkan skor GGI.

"Tanpa pemberantasan korupsi yang serius dan berkelanjutan, semua agenda besar pemerintahan. Itu termasuk target pertumbuhan ekonomi 8% yang digagas Presiden Prabowo Subianto, akan sulit tercapai," jelasnya.

LSI Denny JA juga menyoroti efektivitas birokrasi Indonesia yang masih rendah dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. 

Negara seperti Singapura sukses karena birokrasi mereka efektif, cepat, dan transparan. “Indonesia harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal," tegasnya.

Selain itu, Denny JA mencontohkan bagaimana Singapura sukses dengan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi era Lee Kuan Yew.

India sukses dengan digitalisasi identitas melalui Aadhaar yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi.

Serta Korea Selatan yang berinvestasi besar dalam pembangunan manusia melalui revolusi pendidikan yang mendorong kemajuan teknologi.

"GGI ini bukan sekadar alat ukur, tetapi juga peta jalan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia," ujar Denny JA.

Dalam jangka panjang, LSI Denny JA akan melakukan pengukuran GGI ini secara tahunan. Itu tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk lebih dari 150 negara di dunia. GGI akan menjadi salah satu tolok ukur global dalam menilai kualitas pemerintahan.

"Indonesia sedang di persimpangan sejarah," tambahnya, "Apakah akan memperbaiki tata kelola secara serius, atau kembali terjebak dalam lingkaran stagnasi, semua tergantung langkah strategis yang diambil pemerintah hari ini.***