ITDP Bersama Kemenhub dan ViriyaENB Luncurkan Studi Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan

ECONOMIC ZONE - Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan didukung oleh ViriyaENB, berhasil merampungkan studi Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan. Kolaborasi ini merupakan dukungan nyata dari ITDP Indonesia kepada Kementerian Perhubungan RI dalam mencapai target 90% elektrifikasi transportasi publik padatahun 2030 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 (Perpres 22/2017), sebagai upaya mewujudkan transportasi publik rendah karbon di Indonesia.

Dokumen studi diserahkan oleh Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP kepada Budi KaryaSumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, disaksikan oleh Heather Thompson, CEO ITDP dan SuzantySitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dalam helatan Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide pada hari ini, Selasa (21/05), di Hotel Le Meridien Jakarta.

Menerima penyerahan studi tersebut, Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan, adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritasutama Kementerian Perhubungan. "Melalui kerjasama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Kami mengapresiasi dukungan dari ITDP Indonesia dan ViriyaENB kepada Kementerian Perhubungan dalam penyusunan peta jalan dan program insentif nasional yang merupakan langkah penting dalam transformasi transportasi berkelanjutan. Hasil studi ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik. Ini bukan hanya mercantile maju bagi transportasi, tetapi juga untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan," jelas menhub. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus menegaskan pentingnya percepatan elektrifikasi transportasi publik perkotaan. "Elektrifikasi transportasi, termasuk kendaraan umum, sangat strategis untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor terkait energin Indonesia. Ketersediaan kendaraan umum yang rendah karbon, nyaman, aman dan terintegrasi, sangat penting bagi kota-kota di Indonesia karena juga akan meningkatkan kualitas udara dan produktivitas ekonomi. ViriyaENB mendukung langkah ITDP Indonesia sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target elektrifikasi transportasi publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah," ujar Suzanty

Studi "Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan"

menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah yang masih rendah dalam penyelenggaraan transportasipublik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Bateral (KBLBB) menjadi

sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Oleh sebab itu, diperlukan perancangan peta jalan dan juga program insentif nasional yang dapat mengatasi hambatan terkait elektrifikasi transportasi

publik berbasis jalan bagi kota-kota di Indonesia. Studiini juga mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi KBLBB,

serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu: Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar,Yogyakarta, Bogor dan Padang. Untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Selain mengganti armada bus eksisting menjadi bus listrik, kota perlu menambah armada busnya secara gradual untuk menjamin

ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi. Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP menjelaskan, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kotaprioritas diproyeksikan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030, setara dengan 1 juta ton COzeq. "Studi yang dihasilkan pada kemitraan dapat menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030, terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik," jelas Gonggom.

Selain itu, melalui studi yang sama, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas tersebut membutuhkan biaya investasi lebih dari Rp 40 Triliun hingga 2030. Karena tingginya kebutuhan biaya investasi, ITDP Indonesia mendorong pemerintah untuk menyediakan insentif potongan harga pembelian bus listrik yang dapat memicu peningkatan adopsi bus listrik, utamanya di tahap awal implementasi. Hal ini juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mempercepat program elektrifikasi tidak hanya untuk kendaraan pribadi, namun

juga untuk armada transportasi publik. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program insentif juga perludilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan program insentifayang

tepat sasaran. Selain memberikan insentif fiskal, intervensi non-fiskal yang berimplikasi ke fiskal juga perlu diimplementasikan untuk menekan tingginya biaya kapital. Beberapa contoh intervensi non-fiskal tersebut antara lain pengadaan

bus listrik terkonsolidasi (bulk procurement) untuk mencapai keekonomian skala, peningkatan penyediaan armada bus listrik untuk transportasi publik melalui skema Bus-as-a-Service (leasing), dan perpanjangan durasi kontrak tahun jamak antara pemerintah dan operator transportasi publik. Pemerintah juga perlu memberikan mandat kepada produsen kendaraan untuk berhenti memproduksi bus konvensional dan segera beralih untuk memproduksi kendaraan listrik.

ITDP Indonesia juga memperkenalkan E-Bus Dynamic Planning Toolkit, sebuah perangkat dinamis untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengambil keputusan untuk mengestimasi kebutuhan jumlah bus listrik, fasilitas pengisian daya, besar biaya investasi, rasio manfaat biaya (benefit-cost ratio), penurunan gas rumah kaca, penurunan polusi udara, dan estimasi besar kebutuhan insentif fiskal yang dibutuhkan. "Perangkat ini dapat mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kesiapan kota dan merencanakan elektrifikasi transportasi publiknya," tambah Gonggom.

"ITDP Indonesia sangat bangga dapat terus bekerja sama dengan para mitra yang memiliki kesamaan visi dan komitmen yang besar dalam mewujudkan konsep kota berkelanjutan di Indonesia. Kami juga mengapresiasi dukungan yang diberikan dan berharap hasil studi ini dapat mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan berbasis jalan di Indonesia untuk mengurangi jejak karbon dari sektor transportasi dan meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat," tutup Gonggom