Awal 2023 Banjir Investor Masuk di IKN

ECONOMIC ZONE - JAKARTA - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi banjir investasi sepanjang tahun ini. Sebab, terdapat 59 investor yang sudah menyatakan minat berinvestasi di IKN dan antre menunggu Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari pemerintah.

Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP atau letter to proceed untuk membangun hunian bagi para ASN dan aparat. 

"Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas pada awal tahun 2023 ini," ujar Bambang via siaran persnya. 

Ketiga investor yang sepakat menyalurkan membenamkan modal di proyek IKN adalah PT Summarecon Agung Tbk., PT Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Seperti diketahui Summarecon Agung merupakan raksasa properti yang didirikan oleh Soetjipto Nagaria ( Liong Sie Tjien). Jebolan ITB itu, saat ini menjabat sebagai chairman di Summarecon Agung Group.

Bisnis Summarecon Agung menggurita di kawasan Kelapa Gading, Gading Serpong/Summarecon Serpong - Tangerang, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, dan Bali.

Adapun Risjadson Brunsfield Nusantara adalah kongsi perusahaan milik konglomerasi Risjadson yang didirikan oleh mendiang Ibrahim Risjad. Pengusaha asal Aceh itu meninggal sekitar satu dekade lalu di Singapura. Bisnis keluarga diwariskan kepada anak-anaknya, dan dikomandoi putra pertama, Amisjah Risjad.  

Dalam dunia konglomerat Indonesia, Ibrahim Risjad termasuk Kelompok Empat (Gang of Four) bersama taipan Liem Sioe Liong, Sudwikatmono, dan Sutanto Djuhar. 

Adapun kongsi Risjadson, Brunsfield International Group, adalah perusahaan penggembang real estate asal Malaysia.

Sementara itu, nilai investasi ketiga perusahaan tersebut diestimasi mencapai Rp41 triliun. Ketiga pengembang berencana membangun sebanyak 15.400 hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam.

Secara umum, sektor-sektor yang diminati adalah pendidikan (15 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) perumahan (8 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), kesehatan (5 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), dan teknologi (2 LOI).

Dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.

"Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat 6 bulan kemudian. Jadi, dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” jelas Bambang.

Studi kelayakan tersebut mencakup kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial serta kajian lingkungan hidup.

Hunian disetimasikan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area. Yaitu, Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.

Proyek Rp41 triliun itu ditargetkan tuntas pada 2024 dan mulai beroperasi pada periode Agustus - Desember 2024. Atau sekitar 6 bulan setelah Pemilihan Presiden 2024 diselenggarakan.