I.E.K
Rabu, 19 Februari 2020 - 17:10 WIB

Ketua MPR Dukung Penyidik Usut Aliran Dana Jiwasraya dan Asabri

Foto/Ist/ECONOMICZONE
Foto/Ist/ECONOMICZONE

ECONOMIC ZONE - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengungkapkan penyidikan aliran dana Jiwasraya dan Asabri memerlukan kecermatan yang detil. Kecermatan tersebut untuk mengurai kronologis asal dan aliran dana Jiwasraya dan Asabri.

“Bagi para penyidik, diperlukan kecermatan untuk mengurai seluruh kronologis darimana asal dan arah aliran dana Jiwasraya dan Asabri. Penyidik juga diharapkan dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan kasus tersebut, mengingat kerugian yang dialami sangat besar dan merugikan masyarakat maupun negara,” kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (19/2).

Dirinya juga mendorong aparat untuk terus mengawal kasus Jiwasraya dan Asabri secara ketat guna memastikan dakwaan korupsi yang terjadi dan pencucian uang. “Mendorong Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat mengaudit transaksi dan menghitung seluruh kerugian nasabah dan negara, agar didapat jumlah yang valid sehingga Pemerintah dapat segera memberikan kepastian kepada nasabah kapan pembayaran polis nasabah dapat segera diberikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah meminta keterangan 15 pihak yang keberatan rekening efeknya diblokir terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung menilai pemeriksaan rekening tersebut dilakukan agar penyidik dapat menentukan “nasib” rekening efek yang diblokir. “Masih diselidiki, misalkan si A memiliki nomor rekening sekian. Kita sedang cek apakah ada kaitannya, itu membutuhkan waktu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Kejagung, Jakarta Selatan. 

Kejagung hingga saat ini sudah memeriksa 42 pihak yang komplain terkait pemblokiran rekening tersebut. Penyidik akan mencabut pemblokiran rekening jika sudah dipastikan tidak terkait kasus Jiwasraya. Kejagung telah memblokir 212 single investor identification (SID) yang dimiliki oleh investor saham atau investor reksadana. Dari jumlah SID tersebut, ada 800 rekening efek yang diblokir.

Komentar

Berita Lainnya

 
Nasional
21 jam yang lalu
Jamkrindo Bantu UMKM Bangkit di Tengah Pandemi Corona
PT Jamkrindo (Persero) terus berupaya membantu sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi untuk meningkatkan nilai tambah di tengah menurunnya omzet karena dampak penyebaran virus corona.
 
Nasional
22 jam yang lalu
Tren Pergerakan Penumpang Menurun Setelah WFH Dan Stay At Home Diberlkukan
Himbauan pemerintah untuk tidak bepergian ke luar kota dan tetap berada di rumah (stay at home) serta kerja dari rumah (work from home) selama pandemi COVID-19 direspons baik oleh warga Jakarta. Hal tersebut terlihat dari tren pergerakan penumpang pesawat.
 
Nasional
22 jam yang lalu
Kerjasama Kementerian BUMN-BKPM Teken MoU Kemudahan Berusaha
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penandatanganan…
 
Nasional
30/03/2020 18:45 WIB
Insentif Keuangan dan Restrukturisasi Pinjaman Selama Wabah Covid-19
Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa sistem respon Covid-19 salah satunya adalah daya tahan sosial ekonomi. Oleh karena itu, keluar kebijakan pemerintah tentang relaksasi dan restrukturisasi pinjaman kredit UMKM terdampak Covid-19.
 
Nasional
30/03/2020 18:32 WIB
Meski Ada Lonjakan, Stok Pangan Bulog Selalu Tersedia
Pemerintah melalui Perum BULOG memastikan mampu mengatasi kebutuhan lonjakan pangan yang tak terduga.
 
Nasional
30/03/2020 18:23 WIB
PLN Pastikan Kompensasi WFH Hoax
Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa sistem respon Covid-19 salah satunya adalah kebijakan relaksasi yang bertujuan agar mekanisme kerja dari rumah (work from home/WFH), social/phisycal distancing, dan pembatasan mobilitas lain bisa berlangsung efektif.
 
Nasional
29/03/2020 19:33 WIB
Ini Operasional Terminal 1 dan 2 Bandara Soetta Mulai 1 April
PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menyampaikan bahwa terhitung mulai hari Rabu, 1 April 2020 dilakukan pembatasan operasi Terminal 1 dan Terminal 2.