Aldhi Chandra
Kamis, 16 Januari 2020 - 15:01 WIB

Pemerintah Manfaatkan Tanah Milik Negara Bagi Pembangunan Public Housing

Foto/HediSuryono/ECONOMICZONE
Foto/HediSuryono/ECONOMICZONE

ECONOMIC ZONE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR siap memanfaatkan tanah milik pemerintah untuk pembangunan public housing dan rumah negara. Untuk itu, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan program penyediaan perumahan tersebut. 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti RPJMN 2020–2024 dan implementasi 1 Juta Public Housing yang merupakan major project penyediaan perumahan di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai identifikasi potensi dan mekanisme pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk lokasi pembangunan public housing dan rumah negara.

“Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Khalawi, dalam siaran pers, Rabu (15/1).

Menurut Khalawi, permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas saat ini kerap menjadi polemik di masyarakat. Banyak rumah dinas yang kini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan.

“Banyak keluarga pensiunan yang tinggal di kompleks rumah dinas merasa seperti diusir dari tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya rumah dinas itu merupakan hak bagi pegawai selama mereka bertugas, sedangkan ketika mereka pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan ke negara,” tandasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN.

“Pembangunan rumah dinas dapat dilakukan secara vertikal di kota-kota besar. Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan hingga memasuki masa pensiun dan harus ada aturan yang harus dipatuhi,” terangnya.

Khalawi menjelaskan, pemerintah melalui Program Sejuta Rumah (PSR) akan terus berupaya mewujudkan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Pembangunan public housing dan rumah negara tersebut juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat penyediaan lebih dari 1,5 juta rumah layak bagi ASN/TNI/Polri, beberapa waktu lalu. “Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam penyediaan rumah bagi masyarakat,” katanya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya terhadap upaya pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah bagi ASN. Menurutnya, pengelolaan aset negara harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mensejahterakan masyarakat. 

“Kami mendukung pemanfaatan aset Kementerian Keuangan untuk public housing dan rumah negara. Namun pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan perlu konsep pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ada tanah Eks BPPN seluas 17 hektar (Ha) di daerah Kalimalang yang dapat dimanfaatkan sebagai pilot project pembangunan public housing dan rumah negara tersebut,” terangnya.

Komentar

Berita Lainnya

 
Nasional
1 jam yang lalu
Meski Ada Lonjakan, Stok Pangan Bulog Selalu Tersedia
Pemerintah melalui Perum BULOG memastikan mampu mengatasi kebutuhan lonjakan pangan yang tak terduga.
 
Nasional
29/03/2020 08:50 WIB
Curhatan Erick Thohir Hadapi Covid-19
Apa Kabar? Semoga kalian tetap sehat dan terjaga di rumah kalian. Saya duduk di sini, bukan sebagai Menteri BUMN, tetapi sebagai, seorang ayah bagi 4 anak saya, seorang suami, dan juga seorang anak dari Ibu saya
 
Nasional
28/03/2020 20:33 WIB
Demi Mitigasi Covid-19, KAI Batalkan Sejumlah Perjalanan
KAI mengurangi perjalanan sebanyak 103 perjalanan KA per hari mulai 2 April 2020, sehingga jumlah perjalanan KA perharinya turun dari 532 KA per hari menjadi 429 KA per hari,” ujar VP Public Relations KAI, Yuskal Setiawan di Jakarta, ditulis Sabtu (28/3).
 
Nasional
28/03/2020 20:21 WIB
Kantor PLN Siapkan Bilik Desinfektan Untuk Karyawan Dan Tamu
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan bilik penyemprotan desinfektan untuk pegawai di kantor-kantor PLN. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.
 
Nasional
28/03/2020 18:20 WIB
Bukit Asam Terima dan Salurkan Bantuan Alat Medis
PT Bukit Asam Tbk menerima bantuan alat kesehatan dari China Huadian yang merupakan mitra kerja PT Bukit Asam Tbk. Bantuan ini diserahkan oleh Representative China Huadian, Zhou Qingke kepada Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arviyan Arifin dengan disaksikan oleh Menteri BUMN, Erick…
 
Nasional
27/03/2020 19:17 WIB
vivo V19 Sudah Bisa di Beli Hari Ini
vivo Indonesia secara resmi mengumumkan penjualan vivo V19 mulai tanggal 25 Maret 2020. Setelah diperkenalkan secara resmi dan memulai masa pre-order pada 10 Maret lalu
 
Nasional
27/03/2020 19:06 WIB
Kampanye #TetapTerjaga, Langkah Terbaru Bluebird Dalam Hadapi Penyebaran Virus Corona
Menyusul dengan perkembangan dari status pandemic virus Corona atau COVID-19 secara global, khususnya himbauan social distancing di Indonesia, PT Blue Bird Tbk sebagai penyedia transportasi terdepan di Indonesia, pada hari ini Bluebird memperkenalkan program layanan Bluebird COD…