Aldhi Chandra
Kamis, 16 Januari 2020 - 14:39 WIB

PUPR Dorong Pemda Replikasi Program BSPS

Foto/Dok-PUPR/ECONOMICZONE
Foto/Dok-PUPR/ECONOMICZONE

ECONOMIC ZONE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah untuk mereplikasi atau melakukan duplikasi program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah.

Saat ini Program BSPS dinilai menjadi salah satu program perumahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat agar mereka dapat menempati rumah yang layak huni.

“Pemda dapat mereplikasi Program BSPS yang dilaksanakan oleh PUPR untuk mengatasi RTLH yang ada. Program BSPS hanya stimulan agar masyarakat mau berupaya membangun rumahnya agar menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers, Rabu (15/1).

Khalawi menerangkan, penanganan RTLH di Indonesia dapat berjalan dengan baik jika ada kolaborasi yang baik khususnya program perumahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, Pemda dalam APBD nya diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk program perumahan bagi masyarakatnya.

“Melalui program BSPS yang dilaksanakan secara berkelompok ini masyarakat juga diminta untuk bergotong royong agar bersama-sama meningkatkan kualitas rumahnya. Ratusan ribu rumah telah ditingkatkan kualitasnya jika sebelumnya tidak layak huni kini bisa menjadi layak huni dengan Program BSPS,” tandasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS terbagi menjadi dua. Pertama adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp 17,5 juta. Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja 2,5 juta. Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rp 35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta. 

Sedangkan yang kedua adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya Rp 35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp 5 juta.  Masyarakat juga dapat ikut terlibat dalam padat karya tunai Program BSPS di daerah. Adanya padat karya tunai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Beberapa prinsip pelaksanaan BSPS diantaranya adalah masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumah, kegotongroyongan dan keberlanjutan kegiatan, BSPS sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan pengungkit keswadayaan masyarakat, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat, dan tidak melewati tahun anggaran. 

“Tujuan dan hasil dari BSPS adalah terwujudnya rumah yang layak dan terhuni serta bantuannya tepat sasaran, tepat prosedur, tepat waktu, pemanfaatan dan akuntabel. Kami jamin bahwa program BSPS ini tanpa pungutan biaya. Jadi nanti masyarakat menerima bantuan ini dalam bentuk bahan bangunan dan mereka mengerjakan pembangunan secara bersama-sama dan bergotong royong,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar H Muh Basri Ali menyatakan, pihaknya akan terus Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2020 ini,  pihaknya juga telah mengajukan usulan sekitar 1.000 unit untuk bedah rumah. 

Meskipun demikian, pihaknya menyerahkan jumlah alokasi bantuan kepada Kementerian PUPR dan siap untuk kembali melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan Program BSPS. “Saya juga ingin melaporkan ke Dirjen Penyediaan Perumahan bahwa alokasi yang diberikan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 400 unit pada tahun 2019 lalu  telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat kami juga minta Bupati memperjuangkan kepada Kementerian PUPR bisa mengalokasikan kembali Program BSPS,” katanya.

Pemkab Kepulauan Selayar, imbuhnya, juga memiliki program serupa dengan BSPS Kementerian PUPR yakni program penanganan RTLH. Pelaksanaanya ditargetkan membantu peningkatan kualitas rumah sekitar 500 unit rumah per tahun.

“Program penanganan RTLH yang dilaksanakan Pemkab Kepulauan Selaya tersebar di 11 Kecamatan dan 81 desa serta 7 kelurahan. Jumlah bantuannya sekitar Rp 10 juta per unit rumah,” katanya.

Komentar

Berita Lainnya

 
Nasional
3 jam yang lalu
Jelang Imlek, vivo Gelar Promo Menarik Hoki Salebration
Menyambut Imlek 2020, vivo menghadirkan Hoki Salebration untuk setiap pembelian smartphone vivo. Promo menarik ini dihadirkan selama 22-30 Januari 2020 pada vivo Official Online Store di beberapa e-commerce partner vivo Indonesia. vivo S1 Pro New Version, sebagai produk teranyar…
 
Nasional
3 jam yang lalu
Menaker Ida Ingin Santri Melek Teknologi 4.0
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menginginkan kalangan santri dan pelajar untuk menguasai teknologi
 
Nasional
23/01/2020 20:15 WIB
BRI : Karyawan Huawei Yang Diduga Terkena Virus Corona Ternyata Hanya Demam
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memastikan karyawan Huawei yang dilarikan ke rumah sakit karena demam bukan disebabkan virus corona.
 
Nasional
23/01/2020 20:08 WIB
RedDoorz Luncurkan KoolKost di Indonesia
RedDoorz,  platform manajemen dan pemesanan hotel online terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, hari ini meluncurkan KoolKost, sebuah layanan tempat tinggal atau kos yang terjangkau dan terkelola secara keseluruhan, yang memungkinkan pelanggan menyewa kamar dengan…
 
Nasional
23/01/2020 19:51 WIB
Splendid & Extraordinary Chinese New Year Celebration
Kemeriahan menyambut Tahun Baru Imlek 2020, Central Park dan Neo Soho Mall mempersembahkan rangkaian perayaan Imlek nan megah bertajuk “Orient Vibes” yang akan berlangsung mulai tanggal 16 Januari hingga 16 Februari 2020. Dengan menampilkan berbagai kemeriahan acara dan dekorasi…
 
Nasional
22/01/2020 21:14 WIB
Diamond Food Indonesia, Tercatat Melantai di Bursa Efek Indonesia
PT Diamond Food Indonesia Tbk. (DFI), salah satu perusahaan makanan dan minuman terdepan di Indonesia, hari ini menjadi perusahaan ke-7 yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 dengan kode saham DMND. Harga perdana saham DMND ditetapkan sebesar Rp915 per saham. 
 
Nasional
22/01/2020 19:43 WIB
PT Pembangunan Perumahan Bersama ASDP Bangun Kawasan Labuan Bajo
PT. Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk bersinergi bersama PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) untuk membangun sebuah Kawasan Marina Labuan Bajo.