Aldhi Chandra
Selasa, 07 Januari 2020 - 16:05 WIB

Regulasi Baru Pekerja Migran Di Qatar, Menaker : Harap Aturan Baru Buruh Migran Membuka Peluang Pekerja Asal Indonesia

Foto/Dawi.F/ECONOMICZONE
Foto/Dawi.F/ECONOMICZONE

ECONOMIC ZONE - Kementerian Ketenagakerjaan sepakat untuk mengkaji kembali  kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Qatar terkait tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Peninjauan kembali kerja sama tersebut menyusul adanya regulasi baru bagi pekerja migran yang bekerja di negara Qatar.

"Kami harap aturan baru buruh migran itu membuka peluang bagi pekerja asal Indonesia. Revisi aturan itu juga dapat meningkatkan perlindungan terutama bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sana, " ujar Menaker Ida Fauziyah saat menerima audiensi Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Ida Fauziyah mengatakan pihaknya akan mengecek dan menyinkronkan antara peraturan Qatar yang baru tentang pekerja migran dan ketentuan yang ada di Indonesia. Kemnaker  juga akan mendorong penempatan PMI di sektor formal yang menguntungkan bagi PMI.

"Sekarang, kita terus mencari job-job dan semi skills atau professional yang tersedia di sana," ujar Menaker Ida.

Didampingi Plt Dirjen Binapenta dan PKK Aris Wahyudi dan Karo Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Indah Anggoro Putri, Menaker Ida menambahkan pihaknya juga akan mengecek dan menyinkronkan antara regulasi di Qatar yang baru tentang pekerja migran dengan ketentuan yang ada di Indonesia.

Jika hal ini membawa dampak yang baik kepada PMI, dari perlindungan maupun finansial, Kemnaker akan mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia ke Qatar terutama pada sektor formal karena untuk sektor domestik masih moratorium

"Namun sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu terkait jam kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Qatar. Kita juga ingin pastikan peningkatan kapasitas dan posisi diplomatik atase ketenagakerjaan di sana," kata Menaker.

Untuk mengawal format tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, Menteri Ida Fauziyah menugaskan Aris Wahyudi, Indah Anggoro Putri dan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Eva Trisiana, untuk melakukan kunjungan balasan ke Qatar.

Dubes Basri menjelaskan dalam peraturan baru pemerintah Qatar melindungi pekerja seperti pengemudi, tukang kebun, dan pekerja domestik. Selanjutnya diatur pula penerapan 10 jam kerja setiap hari dan adanya libur sehari dalam sepekan.  

"Adanya regulasi baru diharapkan mampu melindungi pekerja di Qatar tersebut yang selama ini belum memperoleh payung hukum. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi," kata Dubes Basri.

Komentar

Berita Lainnya

 
Nasional
16 jam yang lalu
Paket 3 Jalan Tol Japek II Selatan Ditargetkan Beroperasi Lebaran 2020
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), optimis sebagian Paket 3 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dapat dilintasi saat libur Lebaran 2020 secara fungsional. Pekerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dimulai dari…
 
Nasional
16 jam yang lalu
Angkasa Pura II Kembangkan Bandara Soetta Jadi Destinasi Wisata dan Seni Budaya
Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi gerbang masuknya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang masuk melalui Soekarno-Hatta pada 2019 mencapai 3,52 juta orang dan diprediksi pada 2020 akan meningkat sekitar 13,6 persen menjadi 4 juta wisman. 
 
Nasional
18/01/2020 22:45 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir Berencana Petakan BUMN antara Bisnis dan Sosial
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana memisahkan kategori BUMN. Yaitu, BUMN yang fokus pada aspek bisnis, dan juga BUMN yang berfokus pada aspek bisnis serta tanggung jawab sosial.
 
Nasional
18/01/2020 12:37 WIB
Jokowi tegaskan Masterplan Banjir di Jakarta Sudah Ada
Presiden Joko Widodo mengatakan masterplan untuk banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Hal ini di ungkapkan Jokowi di sebabkan curah hujan yang masih tinggi di wilayah Ibukota dan sekitarnya.
 
Nasional
18/01/2020 12:35 WIB
Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Masih Tunggu Izin Jokowi
Rencana pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kilogram (kg) pemerintah masih menunggu izin dari Presiden Joko Widodo. Subsidi akan diberikan langsung kepada yang berhak menerima.
 
Nasional
17/01/2020 16:21 WIB
KPR Gaeesss BTN Ditargetkan Capai Rp 11 Triliun
Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Consumer Lending Division (NSLD) BTN Suryanti Agustinar mengatakan tidak bisa dipungkiri hingga kini konsumen usia muda atau yang lebih dikenal generasi milenial masih kesulitan mengakses layanan Kredit Kepemilikan Rumah maupun Apartemen…
 
Nasional
17/01/2020 16:17 WIB
Direktur Utama PT.ASABRI Bantah Dugaan Korupsi
Direktur Utama PT.Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) , Sonny Widjaja bersama Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, Herman Hidayat memberikan keterangan press terkait pemberitaan korupsi PT. Asabri (Persero) di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). …