Aldhi Chandra
Jumat, 27 Desember 2019 - 17:47 WIB

Gelar Sidak, Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 123 Calon PMI

Foto/Ist/ECONOMICZONE
Foto/Ist/ECONOMICZONE

ECONOMIC ZONE - Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) dan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah rumah yang diduga milik Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (27/12).

Sidak dipimpin Kasi PNKJ Kemnaker, Afri Yuldianto dan Kasi Pra dan Purna Penempatan TKI Kemnaker Ali Tsabith, berhasil menggagalkan keberangkatan 123 orang calon PMI yang diduga akan diberangkatkan bekerja secara nonprosedural ke negara Timur Tengah tanggal 28 Desember 2019.

"Di lokasi sidak, kami tidak dapat menemukan dokumen penempatan calon pekerja migran yang dipersyaratkan. Apalagi lokasi penampungan merupakan rumah tinggal tanpa ada papan nama sebagaimana P3MI pada umumnya," kata Plh. Direktur PPTKLN Roostiawati.

Roostiawati menegaskan, seluruh 123 calon PMI yang ditampung di rumah mewah berlantai dua itu adalah perempuan yang akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. 

"Mayoritas calon PMI berasal dari Kabupaten NTB, dan sebagian dari Banten, Jateng dan Jabar," ujar Roostiawati.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Roostiawati selaku penegak hukum ketenagakerjaan, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.

”Sidak ini merupakan respon cepat Kemnaker atas pengaduan masyarakat mengenai indikasi adanya calon pekerja migran yang akan ditempatkan ke Timur Tengah yang ditampung di lokasi," ujar Roostiawati.

Afri Yuldianto mengimbau semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. "Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota setempat," katanya.

Saat sidak berlangsung Ali Tsabith menambahkan, pengurus maupun penanggung jawab P3MI di lokasi tidak dapat menunjukkan legalitas tempat usahanya kepada petugas. Selanjutnya, para calon pekerja migran tersebut dipindahkan ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), Bambu Apus, Jakarta Timur untuk mendapatkan pembinaan sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Ali Tsabith, menjelaskan penempatan PMI ke Timur Tengah tetap dilarang dan ditutup sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.

”Kementerian akan mendalami pelanggaran yang lakukan P3MI tersebut dan tidak akan segan memberikan sanksi tegas hingga mencabut izin kepada P3MI yang terbukti melanggar peraturan perundangan," ujar Ali.

Komentar

Berita Lainnya

 
Nasional
17 jam yang lalu
Paket 3 Jalan Tol Japek II Selatan Ditargetkan Beroperasi Lebaran 2020
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), optimis sebagian Paket 3 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dapat dilintasi saat libur Lebaran 2020 secara fungsional. Pekerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dimulai dari…
 
Nasional
17 jam yang lalu
Angkasa Pura II Kembangkan Bandara Soetta Jadi Destinasi Wisata dan Seni Budaya
Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi gerbang masuknya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang masuk melalui Soekarno-Hatta pada 2019 mencapai 3,52 juta orang dan diprediksi pada 2020 akan meningkat sekitar 13,6 persen menjadi 4 juta wisman. 
 
Nasional
18/01/2020 22:45 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir Berencana Petakan BUMN antara Bisnis dan Sosial
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana memisahkan kategori BUMN. Yaitu, BUMN yang fokus pada aspek bisnis, dan juga BUMN yang berfokus pada aspek bisnis serta tanggung jawab sosial.
 
Nasional
18/01/2020 12:37 WIB
Jokowi tegaskan Masterplan Banjir di Jakarta Sudah Ada
Presiden Joko Widodo mengatakan masterplan untuk banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Hal ini di ungkapkan Jokowi di sebabkan curah hujan yang masih tinggi di wilayah Ibukota dan sekitarnya.
 
Nasional
18/01/2020 12:35 WIB
Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Masih Tunggu Izin Jokowi
Rencana pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kilogram (kg) pemerintah masih menunggu izin dari Presiden Joko Widodo. Subsidi akan diberikan langsung kepada yang berhak menerima.
 
Nasional
17/01/2020 16:21 WIB
KPR Gaeesss BTN Ditargetkan Capai Rp 11 Triliun
Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Consumer Lending Division (NSLD) BTN Suryanti Agustinar mengatakan tidak bisa dipungkiri hingga kini konsumen usia muda atau yang lebih dikenal generasi milenial masih kesulitan mengakses layanan Kredit Kepemilikan Rumah maupun Apartemen…
 
Nasional
17/01/2020 16:17 WIB
Direktur Utama PT.ASABRI Bantah Dugaan Korupsi
Direktur Utama PT.Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) , Sonny Widjaja bersama Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, Herman Hidayat memberikan keterangan press terkait pemberitaan korupsi PT. Asabri (Persero) di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). …