RM
Rabu, 10 Juli 2019 - 16:50 WIB

Wacana Pindah Ibu Kota Negara, Bappenas : Jakarta Terlalu Berat Menahan Beban

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.Foto/Ist/ECONOMICZONE
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.Foto/Ist/ECONOMICZONE

ECONOMIC ZONE - Jakarta - Salah satu alasan kuat perlunya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa adalah sekitar 57 persen penduduk Indonesia berada di Jawa yang berdampak pada ketimpangan pembangunan terpusat di Kawasan Barat Indonesia. Padahal potensi di Kawasan Timur Indonesia juga sangat besar. Sejumlah kriteria penentuan lokasi ibu kota negara (IKN) antara lain lokasi strategis, lahan luas dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. 

“Dalam membangun IKN, Indonesia akan meminimalkan pembiayaan APBN. Porsi pemerintah masih bisa diatasi dengan memanfaatkan manajemen aset hingga melalui skema Public Private Partnership, mendorong partisipasi BUMN, KPBU, dan swasta,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (10/7).

Selain itu, share PDB Jabodetabek itu lebih dari 20 persen. Itu artinya, seperlima ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di Jabodetabek. Hal tersebut tidak akan menurun karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang terakhir menunjukkan angka 5,6 persen. Sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 4,7 persen. Akibat beban berat itu, Jakarta pasti rawan banjir sehingga posisi Jakarta tidak ideal, lalu tanah di Jakarta akan turun dan permukaan air lautnya akan naik. 

“Bahkan 96 persen kualitas air laut tercemar berat. Belum lagi kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan yang buruk menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan hingga Rp 56 triliun per tahun,” tuturnya.

Dirinya juga menjelaskan terbatasnya ketersediaan air bersih di Pulau Jawa. Dia menyebutkan, air bersih di Pulau Jawa berada di angka 630 meter kubik per kapita per tahun.  Belum lagi persoalan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Menurut dia, konsentrasi penduduk terbesar berada di Jabodetabekpunjur. 

“Jika dilihat dari luasan lahan pertaniannya, konsumsi lahan terbangun terbesar terdapat di Pulau Jawa, namun cenderung menurun, dengan penurunan luasan lahan pertanian sebesar satu persen. Kepadatan penduduk Jakarta adalah nomor ketiga saat ini, kalah jauh dari Manila, Paris atau Tokyo. Inilah mengapa beban Jakarta sangat berat dan harus segera dibenahi,” tutur Menteri Bambang

Komentar

Berita Lainnya

 
Nasional
14 jam yang lalu
Paket 3 Jalan Tol Japek II Selatan Ditargetkan Beroperasi Lebaran 2020
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), optimis sebagian Paket 3 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dapat dilintasi saat libur Lebaran 2020 secara fungsional. Pekerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dimulai dari…
 
Nasional
14 jam yang lalu
Angkasa Pura II Kembangkan Bandara Soetta Jadi Destinasi Wisata dan Seni Budaya
Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi gerbang masuknya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang masuk melalui Soekarno-Hatta pada 2019 mencapai 3,52 juta orang dan diprediksi pada 2020 akan meningkat sekitar 13,6 persen menjadi 4 juta wisman. 
 
Nasional
18/01/2020 22:45 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir Berencana Petakan BUMN antara Bisnis dan Sosial
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana memisahkan kategori BUMN. Yaitu, BUMN yang fokus pada aspek bisnis, dan juga BUMN yang berfokus pada aspek bisnis serta tanggung jawab sosial.
 
Nasional
18/01/2020 12:37 WIB
Jokowi tegaskan Masterplan Banjir di Jakarta Sudah Ada
Presiden Joko Widodo mengatakan masterplan untuk banjir Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Hal ini di ungkapkan Jokowi di sebabkan curah hujan yang masih tinggi di wilayah Ibukota dan sekitarnya.
 
Nasional
18/01/2020 12:35 WIB
Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Masih Tunggu Izin Jokowi
Rencana pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kilogram (kg) pemerintah masih menunggu izin dari Presiden Joko Widodo. Subsidi akan diberikan langsung kepada yang berhak menerima.
 
Nasional
17/01/2020 16:21 WIB
KPR Gaeesss BTN Ditargetkan Capai Rp 11 Triliun
Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Consumer Lending Division (NSLD) BTN Suryanti Agustinar mengatakan tidak bisa dipungkiri hingga kini konsumen usia muda atau yang lebih dikenal generasi milenial masih kesulitan mengakses layanan Kredit Kepemilikan Rumah maupun Apartemen…
 
Nasional
17/01/2020 16:17 WIB
Direktur Utama PT.ASABRI Bantah Dugaan Korupsi
Direktur Utama PT.Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) , Sonny Widjaja bersama Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, Herman Hidayat memberikan keterangan press terkait pemberitaan korupsi PT. Asabri (Persero) di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). …