BPMI Setpres
Selasa, 16 Februari 2021 - 20:58 WIB

Presiden Jokowi Perkenalkan Jajaran Dewan Pengawas dan Direktur INA

Foto/BPMI Setpres/ECONOMICZONE
Foto/BPMI Setpres/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Presiden Joko Widodo memperkenalkan figur-figur yang tergabung sebagai anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) pada Selasa, 16 Februari 2021. Perkenalan para putra dan putri terbaik bangsa yang telah memiliki pengalaman internasional tersebut berlangsung di veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

“Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan putra-putri terbaik bangsa yang duduk di jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Indonesia Investment Authority ini,” ujar Presiden.

Anggota Dewan Pengawas INA, yang terdiri atas lima orang, sebelumnya telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu. Kelimanya yang kali ini diperkenalkan Presiden ialah:

Menteri Keuangan (Sri Mulyani), sebagai ketua merangkap anggota; Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir), sebagai anggota; Haryanto Sahari, sebagai anggota; Yozua Makes, sebagai anggota; dan
Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota.

Adapun Dewan Direktur INA, juga terdiri atas lima orang yang semuanya berasal dari kalangan profesional, ialah sebagai berikut:

Ridha Wirakusumah, sebagai Ketua Dewan Direktur; Arief Budiman, sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur/Direktur Investasi; Stefanus Ade Hadiwidjaja, sebagai Direktur Investasi; Marita Alisjahbana, sebagai Direktur Risiko; dan
Eddy Porwanto, sebagai Direktur Keuangan.

Untuk diketahui, Lembaga Pengelola Investasi merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh undang-undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

“Pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020,” ujar Presiden saat menjelaskan pentingnya pembentukan INA.

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

Dewan Pengawas LPI tersebut selanjutnya memilih dewan direktur yang berjumlah lima orang yang seluruhnya diisi oleh kalangan profesional sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo.

Keterlibatan unsur profesional dan independen tersebut diharapkan akan menjamin INA sebagai institusi profesional yang bergerak dan bekerja berdasarkan pertimbangan profesional dari pengalaman puluhan tahun para anggotanya.

“INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. INA juga dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para headhunter profesional,” kata Presiden.

Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta dijalankan oleh dewan pengawas, jajaran direksi, dan jejaring internasional yang hebat, Kepala Negara meyakini bahwa INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.

“Saya bersama jajaran pemerintah juga mengharapkan DPR, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya juga mendukung penuh gerak Indonesia Investment Authority ini. Harus inovatif, harus berani ambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi Indonesia Maju,” tandasnya.

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
10 jam yang lalu
Tekan Angka Kecelakaan Kerja, Kemnaker Sosialisasikan Budaya K3 Kepada Pelajar
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun Program K3 Nasional 2021 s.d 2025. Program ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah beserta stakeholders ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas pencegahan, penanganan, dan pengendalian kecelakaan kerja di semua sektor.
 
Nasional
11 jam yang lalu
Genap Setahun Pandemi di Indonesia, Halodoc Paparkan Perilaku Pengguna di 2020 dan Langkah Strategis Tahun Ini
Tepat satu tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia, banyak kebiasaan dan gaya hidup masyarakat yang berubah, termasuk pada bidang kesehatan. Seiring dengan perubahan ini, pemanfaatan tech-health lantas mengalami peningkatan signifikan. Tercatat, pengunduh aplikasi Halodoc…
 
Industri
11 jam yang lalu
Bridgestone Rayakan Hari Jadi ke-90 tahun
Bridgestone Corporation merayakan hari jadi perusahaan ke-90 tahun yang jatuh pada 1 Maret 2021. Shuichi Ishibashi Global CEO dan Representative Executive Officer Bridgestone memberikan pernyataan terhadap perayaan hari jadi yang ke 90: “Bridgestone telah melewati berbagai macam…
 
Nasional
11 jam yang lalu
Kasum TNI Buka Rakorpers TNI Tahun 2021
Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. membuka Rapat Koordinasi Personel (Rakorpers) TNI yang diikuti 50 peserta secara tatap muka dan secara virtual sewilayah Kotama jajaran TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/3/2021).
 
Nasional
28/02/2021 23:05 WIB
TNI AL Jamin Keamanan Kapal Pengguna TSS Selat Sunda
Gugus Tempur Laut Koarmada I melaksanakan Patroli di Perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna regional dan internasional. Jumat (26/02/21)
 
Nasional
28/02/2021 20:14 WIB
KPK Resmi Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus, suap proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020-2021.
 
Nasional
28/02/2021 12:32 WIB
Kontak Tembak TNI Dengan KSB Di Hitadipa, Satu KSB Tewas
Kontak tembak Prajurit TNI dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) kembali terjadi pada Minggu dinihari sekitar pukul 00.15 WIT, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya , Papua (28/2/2021).
Telkomsel