Aldhi Chandra
Selasa, 17 November 2020 - 18:47 WIB

Kemnaker Sosialisasi UU Cipta Kerja Ke Pengawas dan Mitra Ketenagakerjaan

Foto/Dok Kemnaker/Economiczone
Foto/Dok Kemnaker/Economiczone
Dummy

ECONOMIC ZONE - Kementerian Ketenagakerjaan terus mensosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi dilakukan di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Selasa (17/11/2020), kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang sama.

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini, meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Haiyani, perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja akan memengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di internal pengawasan ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga fungsi pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum terdapat peraturan pelaksananya.

"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," kata Haiyani.

Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Mereka menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis terkait permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta kerja, terutama kluster ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," ucapnya.

Sementara Sesditjen PHI dan Jamsos, Adriani, mengemukakan sejumlah urgensi UU Cipta Kerja. Di antaranya UU Cipta Kerja bertujuan untul merespon dinamika ekonomi global secara cepat dan tepat.

"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat," kata Adriani.

UU Cipta Kerja juga disebutnya ditujukan untuk untuk memanfaatkan bonus demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dengan target peningkatan investasi sebesar 6,6 hingga 7 persen, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 hingga 6 persen.

Ia menambahkan, UU Cipta Kerja juga untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh.

Sosialisasi ini dihadiri Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia; Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan provinsi di seluruh Indonesia; dan Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh Indonesia.

TAGS
  1. Kemnaker
Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
18 jam yang lalu
Kemnaker Gandeng Pemda Perkuat Kerja Sama Pelatihan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, Kabupaten/ kota. Hal ini lakukan agar akses program-program pelatihan kerja baik di pusat maupun daerah akan semakin mudah dan terjangkau masyarakat.
 
Industri
18 jam yang lalu
Dengan Fungsi Fleksibel, AQUA Japan Hadirkan Freezer Dual Chamber Series
Berkomitmen menghadirkan produk-produk elektronik yang inovatif, produsen elektronik rumah tangga AQUA Japan tahun ini menghadirkan chest frezeer terbaru, yaitu Dual Chamber series. Terdiri dari seri AQF-305DC dan AQF-385DC. Dilengkapi fitur Dual Temperature Cooling and Freezing,…
 
Nasional
18 jam yang lalu
Kasus COVID-19 Meningkat, Penerapan 3M Harus Diperketat
Pada kamis (3/12), Indonesia mencatatkan rekor baru penambahan kasus COVID-19 hingga 8.369. Di sisi lain, aktivitas masyarakat di luar rumah semakin padat, terlebih menjelang akhir tahun. Agar tetap aman beraktivitas, masyarakat harus terus patuh dan menerapkan protokol 3M (memakai…
 
Nasional
18 jam yang lalu
Pelatihan BLK Komunitas Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri yang ada di sekitar lokasi BLKK.
 
Nasional
19 jam yang lalu
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk resmi menyandang nama baru menjadi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan Nomor AHU-0032595.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 24 Juni 2019. …
 
Nasional
19 jam yang lalu
Periode Januari hingga September Tahun ini, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) Mencatatkan Kinerja Keuangan Yang Ciamik.
Golden Energy meraup pendapatan sebesar US$783,86 juta, tumbuh 4,21% (yoy) dibandingkan pendapatan pada kuartal III tahun lalu sebesar US$752,16 juta.
 
Nasional
19 jam yang lalu
Vaksinasi Dilakukan Bertahap, Protokol 3M Tetap Harus Dilakukan
Pakar Imunisasi dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19 adalah melalui vaksinasi.
Telkomsel